Berita Terbaru :
Puncak Long Weekend PT Kai Daop 8 Operasionalkan 71 Kereta
Daerah Zona Kuning Ada di 23 Kabupaten Kota
Dinas Pendidikan Harus Realisasikan Program Seragam Gratis Jangan Kembali Gagal
Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Mandek di Polda Jatim
Jamaah Ansharu Syariah Malang Demo Boikot Prancis
Ketua Tim Pemenangan MAJU: Pilwali Nyaman dan Kondusif
Lokasi Wisata Waterpark Masih Sepi
Antisipasi Banjir dan Jalan Rusak Pj Bupati Sidoarjo Sidak Pengerjaan Jalan
Libur Panjang, Stasiun Bojonegoro Tambah Dua Kereta Api
Anggaran Perbaikan Jalan di Ngawi Turun Drastis
Gandeng Ulama Operasi Zebra Pelanggar Lalin dan Prokes Diberi Tausiah
Perdana, Risma Kampanye Bersama Eri Cahyadi Sapa Warga Bulak
Polsek Ampelgading Dipra Peradilankan
Petugas Pastikan Tempat Wisata Taat Protokol Kesehatan
Tradisi Rebuen Mauludan Berebut Aneka Makanan, Alat Sholat Hingga Minyak Goreng
   

BPJS Kesehatan Harus Patuhi Keputusan MA
Kesehatan  Kamis, 12-03-2020 | 05:06 wib
Reporter : Ali Makhrus
Malang pojokpitu.com, Terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang sudah di ketok oleh MA beberapa waktu yang lalu, pihak BPJS kesehatan harus menghormati dan mematuhi keputusan tersebut.

Hal itu dikatakan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat ditemui awak media disela-sela kegiatannya mengunjungi Puskesmas Kedungkandang, Kota Malang dalam rangka penerapan aplikasi antrian online di mobile JKN Rabu (11/3) pagi.

Fachmi Idris mengatakan, usai disahkan pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh MA, hingga saat ini belum mendapatkan amar detail keputusan tersebut. Terkait, pemberlakuan keputusan sehingga BPJS dapat menghitung implikasi keuangan dari keputusan itu. "Terlebih lagi, terkait keputusan MA akan pembatalan ini, kami segera melakukan rapat koordinasi di tingkat menteri yang akan dipimpin langsung oleh Menko PMK," kata Fachmi Idris.

Jika BPJS Kesehatan mendapatkan amar detail keputusan MA atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka  dapat mengetahui proyeksi cashflow di akhir tahun. Kemudian akan segera mungkin dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah mengesahkan putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. atas peninjauan  kembali atau judicial review Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan sosial pada 9 Februari 2020. (PUL)

Berita Terkait

64.849 Peserta BPJS Kesehatan Akan Dinonaktifkan

Ini Alasan Presiden Joko Widodo Ngotot Naikan Iuran BPJS

BPJS Kesehatan Akan Kembalikan Selisih Kelebihan Iuran Bulanan

Pembiayaan Pasien Covid-19 Dibebankan ke BPJS Kesehatan
Berita Terpopuler
Machfud Klaim Unggul 20 Persen di Pilkada Surabaya, Poltracking Enggan Buka Suar...selanjutnya
Pilkada  6 jam

Gandeng Ulama Operasi Zebra Pelanggar Lalin dan Prokes Diberi Tausiah
Peristiwa  3 jam

Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
Teknologi  17 jam

Polsek Ampelgading Dipra Peradilankan
Malang Raya  4 jam



Cuplikan Berita
Kapal Motor Muatan Solar Terbakar di Dermaga Pulau Gili Ketapang
Pojok Pitu

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Longsor, Kendaraan Roda 4 Tidak Bisa Melintas
Pojok Pitu

Truk Penambang Pasir Terseret Banjir Lahar Semeru
Jatim Awan

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber