Berita Terbaru :
Garuda Beri Diskon 45 Persen Penerbangan Domestik, Cek Rutenya di Sini
Jangan Dibuang, Buktikan 3 Manfaat Teh Celup Untuk Kecantikan Kulit
Ada 6 Pegawai Positif Covid 19, PN Surabaya Kembali Ditutup
Simak 3 Kunci Sukses Adele Turunkan Berat Badan Hingga 45 Kg
Walikota Surabaya Minta Bantuan Rp 700 Miliar Untuk Akses GBT
Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Pemkab Sidoarjo Bagi 15 Ribu Masker Gratis Untuk Penanganan Covid 19
Banyak yang Belum Tahu Arti Sebenarnya Warna Lampu Lalu Lintas
Menikah Kali Ke 4 di Tahanan, Napi Ini Disaksikan Tiga Mantan Istrinya
Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ
   

Sengketa Pilkades Geger, Majelis Hakim Verifikasi Surat Suara
Hukum  Sabtu, 29-02-2020 | 15:00 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Sidang sengketa Pilkades geger Kabupaten Madiun berlanjut di meja hijau PTUN. Majelis hakim memerintahkan panitia untuk membuka kotak dan menghitung surat suara yang rusak.

Sengketa Pilkades Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Memasuki masa pembuktian. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Dedi Kurniawan.

Tergugat 1 Panitia Pilkades Desa Geger, menunjukan dan menghitung surat suara yang disengketakan, yakni 568 surat suara rusak yang dianggap panitia tidak sah.

Satu persatu tergugat menunjukan dan menghitung kotak suara dari 3 dusun, dari hasil penghitungan 3 kotak suara itu diketahui surat suara yang benar-benar rusak sebanyak 54 suara, dan surat suara yang coblos tembus simetris sebanyak 514.

Sementara penasehat penggugat, Sigit Ikhsan Wibowo mengaku, optimis dari apa yang terjadi di persidangan. "Jika disimpulkan mulai awal persidangan hingga saat ini, banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan saat pelaksanaan Pilkades berlangsung," kata Sigit Ihsan Wibowo.

Sedangkan Penasehat hukum tergugat, Bambang Sukoco, menilai proses penghitungan dihadapan majelis hakim bukanlah hitung ulang, melainkan verifikasi surat suara rusak.

"Artinya, majelis hakim ingin melihat langsung kondisi fisik surat suara yang disengketakan. Agar semua pihak, baik BPD, penggugat, dan masyarakat umum, juga bisa menyimpulkan," jelas Bambang Sukoco.

Diketahui sidang sengketa Pilkades Desa Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tengah memasuki persidangan di Ptun Surabaya.

Gugatan ini muncul akibat banyaknya surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah oleh panitia, dengan total suara sebanyak 568. Akibatnya tim kuasa hukum calon 05 melayangkan gugatan di PTUN Surabaya, karena hasil Pilkades Desa Geger dianggap tidak sah. (yos)









Berita Terkait

Sengketa Pilkades Geger, Majelis Hakim Verifikasi Surat Suara

Panitia Pilkades Dinilai Ciderai Tatib

Panwascam Madiun Gelar Mediasi Sengketa Pilkades

Tuntut Keadilan, Massa Tolak Hasil Pilkades Datangi DPRD
Berita Terpopuler
Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Politik  6 jam

Pemkab Sidoarjo Bagi 15 Ribu Masker Gratis Untuk Penanganan Covid 19
Metropolis  7 jam

Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ
Pendidikan  10 jam

Menikah Kali Ke 4 di Tahanan, Napi Ini Disaksikan Tiga Mantan Istrinya
Rehat  9 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber