Berita Terbaru :
Warga Desa Ngablak Terapkan Karantina Wilayah Mandiri
Cegah Corona, Forkopimda Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Pengusaha Warkop
Kejaksaan Ngawi Pastikan Telah Ada Kerusakan di Jembatan Gempol Baru
Melihat Profesi Analis Kesehatan yang Rentan Tertular Virus Covid-19
Pemkab Malang Lakukan Physical Distancing
Bupati Bojonegoro Lantik Kades Terpilih Melalui Layar Video Teleconference
Bacabup Tuban Amir Burhanudin Sepakat Pilkada Ditunda
Puluhan Jurnalis Bagi-Bagi Vitamin C Gratis
Seluruh Penumpang di Terminal Arjosari Didata dan Diperiksa Polisi
Tim Satgas Corona Dirikan Posko Untuk Memonitor Pemudik Dadakan
   

Empat Hari Warga Banyuwangi Bertahan di Kantor Gubernur
Metropolis  Selasa, 25-02-2020 | 17:21 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Belasan warga Tumpang Pitu Banyuwangi yang menolak tambang emas PT BSI, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya tetap bertahan selama 4 hari ini,mereka mogok makan sampai gubernur menemui mereka. Foto: Ayul Anhdim
Berita Video : Empat Hari Warga Banyuwangi Bertahan di Kantor Gubernur
Surabaya pojokpitu.com, Empat hari warga Tumpang Pitu Banyuwangi, bertahan di Kantor Gubernur Jawa Timur, menuntut pencabutan ijin tambang emas PT BSI dan DSI yang dinilai sudah merusak lingkungan. Mereka akan tetap bertahan sampai Gubernur menemui mereka.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, angkat bicara dengan adanya aksi warga tersebut, ia meminta bukti kalau adanya undang undang atau peraturan yang sudah dilangar oleh PT BSI.

Usman, Koordinatir Forum Masyarakat Banyuwangi, mengatakan, pihaknya menuntut penutupan dan dicabutnya ijin tambang PT BSI, karena dinilai sudah merusak lingkungan dan merusak hutan lindung di Tumpang Pitu. "Disamping itu tukar guling lahan hutan lindung juga tidak jelas," kata Usman.

Sementara itu menanggapi aksi warga Banyuwangi yang menolak tambang PT BSI, Gubernur meminta warga memberikan bukti yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT BSI.

"Pemerintah Daerah juga Provinsi tidak bisa menutup atau menjabut ijin tanpa ada bukti yang jelas kalau PT BSI telah melanggar undang undang pertambangan, pemerintah setuju dengan tuntutan warga yang meminta kenaikan CSR juga perbaikan jalan," kata Khofifah.

Penutupan tambang emas adalah kewenangan dari pemerintah pusat,namun pemerintah daerah bisa mencabut ijin bila PT BSI telah melanggar undang undang. (yos/VD:YAN)

Berita Terkait

Tidak Ada Pelanggaran oleh PT BSI Dalam Pertambangan Emas Tumpang Pitu

Terkait Adanya Penolakan Dari Warga, Komisi D DPRD Jatim Akan Sidak Tambang Tumpang Pitu

Gubernur Bertemu Warga Tumpang Pitu, Tambang PT BSI Akan Dievaluasi

Empat Hari Warga Banyuwangi Bertahan di Kantor Gubernur
Berita Terpopuler
Tim Satgas Corona Dirikan Posko Untuk Memonitor Pemudik Dadakan
Peristiwa  10 jam

Seluruh Penumpang di Terminal Arjosari Didata dan Diperiksa Polisi
Malang Raya  9 jam

Puluhan Jurnalis Bagi-Bagi Vitamin C Gratis
Metropolis  8 jam

Bacabup Tuban Amir Burhanudin Sepakat Pilkada Ditunda
Politik  7 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Kabupaten Nganjuk Menjadi Salah Satu Daerah Zona Merah di Jatim
Jatim Awan

Gencar Tracking, Pasca Dipastikan Positif Covid 19 di Kecamatan Geger
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber