Berita Terbaru :
Penitipan Tahanan di Lapas Lowokwaru Dibatasi
Pemberlakuan PSBB Perlu Diimbangi Dengan Perubahan Pola Sosial Dan Pola Kerja
Satu Warga Positif Covid 19, Bangkalan Berstatus Tanggap Darurat Bencana
Siaga Satu Banjir Sungai Bengawan Solo
Orang Dalam Resiko Meningkat di Kabupaten Malang
Banjir Redam Jalan Poros dan Ratusan Hektar Lahan Tambak Warga
Korban Meninggal Baik Status PDP, ODP Atau Positif Covid-19 Sebanyak 100 Orang
Dari Data Dinas Tenga Kerja Jatim Ada 21 Ribu di Rumahkan maupun PHK
Isak Tangis Warna Kedatangan Jenazah TKI Dari Malaysia
Belum Ada Daerah di Jatim yang Menerapkan PSBB
Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Terus Meningkat di Jatim
Jokowi Larang ASN Mudik
Seorang Pengendara Motor Tewas Jadi Korban Tabrak Lari
Lima Warga Terkonformasi Positif Covid-19 di Lumajang
Satu Warga Terkonfirmasi Positif Corona, Pacitan Zona Merah
   

Kejari Awasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Hukum  Rabu, 19-02-2020 | 21:08 wib
Reporter : Tova Pradana
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Dzakiyul Fikri,
Madiun pojokpitu.com, Kejari Kabupaten Madiun akan mengawasi proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Meskipun saat ini TP4D sudah tidak ada, peran pengawasan dan pencegahan tetap dilakukan untuk meminimalisir upaya korupsi di lingkup Birokrasi Pemkab Madiun.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Dzakiyul Fikri, menjelaskan, berbeda dengan TP4D, upaya pendampingan berupa pengawasan dimulai sejak saat proses tahap pengadaan barang dan jasa hingga pada pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dianggap dapat meminimalisir upaya tindak pidana korupsi.

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, Korps Adhyaksa cenderung mengutamakan pencegahan, dan penegakan hukum. Sehingga jaksa negara memberikan pencegahan hukum dahulu sebelum terjadi hal yang terindikasi korupsi, namun jika di perjalanan upaya pencegahan tidak dihiraukan maka penindakan hukum bakal dijalankan.

Sementara itu Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto menjelaskan, keterlibatan kejaksaan dalam pendampingan hukum dapat membantu OPD dalam menerapkan anggaran belanjanya sesuai regulasi. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. (pul)

Berita Terkait

Kejari Awasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Warga Sampang Demo Kejari, Tuntut Kasus Korupsi Kades

Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Modal Kerja Ditahan Kejari Surabaya

Polres Trenggalek Amankan DPO Kasus Penganiayaan Hingga Tewas
Berita Terpopuler
Positif Corona di Nganjuk Bertambah, Total 8 Orang
Covid-19  7 jam

Puluhan Rumah dan Hektaran Padi Siap Panen Terendam Banjir
Peristiwa  6 jam

Lima Warga Terkonformasi Positif Covid-19 di Lumajang
Covid-19  5 jam

Kasus Positif Covid-19 di Tulungagung Bertambah Menjadi 7 Orang
Covid-19  6 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Banjir Rendam Tiga Titik Jalan Penghubung Antar Kecamatan
Jatim Awan

Zona Merah di Jatim Menjadi 23 Kabupaten Kota, Kasus Positif 187 Orang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber