Berita Terbaru :
Jelang Idul Adha Penjualan Daging Sapi Menurun
Hibur Anak-Anak, Polisi Berikan Edukasi Anak di Tempat Wisata
Antusias Petani Menanam Tembakau di Suasana Covid-19
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang Kota Malang
Bus dan Kru Harus Lakukan Protokol Kesehatan Ketat
Keramaian dan Kerumunan Massa Tetap Dilarang di Bangkalan
Hama Ulat Mulai Serang Tanaman Jagung
Tahapan Relokasi Pedagang Ojokan Masih Lamban
Tugu Polisi Monumen Perjuangan Polri Karesidenan Besuki Akan Direnovasi
Kembali Dibuka, Tempat Wisata di Blitar Terapkan Protokol Kesehatan
   

Dewan Pers Tak Diajak Rembuk Soal Omnibus Law
Hukum  Selasa, 18-02-2020 | 17:30 wib
Reporter : Atiqoh Hasan
Berita Video : Dewan Pers Tak Diajak Rembuk Soal Omnibus Law
Surabaya pojokpitu.com, Omnibus Law atau Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, terkait kehidupan pers, dinilai Ketua Dewan Pers M. Nuh melemahkan pers. Sebab lewat RUU tersebut, pemerintah dinilai ingin kembali mencampuri kehidupan pers di tanah air. Sampai saat ini, dewan pers tidak pernah diajak bicara membahas RUU tersebut.

Pemerintah telah mengirimkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Draf tersebut hasil dari konsep omnibus law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang saat ini. Pemerintah menargetkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja bisa dibahas dan disahkan DPR dalam 100 hari.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan pers memantik reaksi keras dari insan pers, hingga banyak yang menolak. Tak terkecuali Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang menyesalkankan munculnya RUU tersebut.

M Nuh menilai RUU ini tidak memiliki tata krama dan tata kelola yang bagus, karena tidak melibatkan pihak-pihak terkait, seperti insan pers. Bahkan, Dewan Pers sendiri tidak pernah diajak untuk bicara dan membahas terkait draf RUU ini.

M Nuh menegaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi di negeri ini. Memperkuat dunia media terkait kemerdekaan pers bagian dari memperkuat demokrasi, yang berarti juga memperkuat sistem tata kelola negara. Sebaliknya jika memperlemah pers berarti juga memperlemah demokrasi dan tata kelola negara.(end/VD:YAN)

Berita Terkait

Buruh dan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law

PDIP Bentuk TIM Khusus Kaji RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Apbmi Jatim Nilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rugikan Perusahaan Bongkar Muat

Dewan Pers Tak Diajak Rembuk Soal Omnibus Law
Berita Terpopuler
Kembali Dibuka, Tempat Wisata di Blitar Terapkan Protokol Kesehatan
Mlaku - Mlaku  9 jam

Hama Ulat Mulai Serang Tanaman Jagung
Ekonomi Dan Bisnis  6 jam

Tahapan Relokasi Pedagang Ojokan Masih Lamban
Ekonomi Dan Bisnis  7 jam

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang Kota Malang
Mlaku - Mlaku  3 jam



Cuplikan Berita
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pojok Pitu

Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Pojok Pitu

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan

Rumah Pegawai Lapas Mojokerto Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber