Berita Terbaru :
Sudah Lebih dari Sejuta Orang di Dunia Terjangkiti Virus Corona
Warga Desa Ngablak Terapkan Karantina Wilayah Mandiri
Cegah Corona, Forkopimda Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Pengusaha Warkop
Kejaksaan Ngawi Pastikan Telah Ada Kerusakan di Jembatan Gempol Baru
Melihat Profesi Analis Kesehatan yang Rentan Tertular Virus Covid-19
Pemkab Malang Lakukan Physical Distancing
Bupati Bojonegoro Lantik Kades Terpilih Melalui Layar Video Teleconference
Bacabup Tuban Amir Burhanudin Sepakat Pilkada Ditunda
Puluhan Jurnalis Bagi-Bagi Vitamin C Gratis
Seluruh Penumpang di Terminal Arjosari Didata dan Diperiksa Polisi
Tim Satgas Corona Dirikan Posko Untuk Memonitor Pemudik Dadakan
   

Muhtarom Ungkap Faktor Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Ekonomi Dan Bisnis  Selasa, 11-02-2020 | 21:16 wib
Reporter : Tova Pradana
Muhtarom Anggota Komisi IV DPR RI.
Madiun pojokpitu.com, Muhtarom Anggota DPR RI turut prihatin dengan anjloknya jatah pupuk subsidi di Kabupaten Madiun, dan secara umum se Indonesia. Sejumlah faktor menyebabkan jatah pupuk di tahun 2020 dari Kementrian Pertanian berkurang, karena ketidak validan data RDKK.

Dampak jatah berkurang pupuk bersubsidi se Indonesia sangat dirasakan oleh petani, khususnya dikalangan Kabupaten Madiun, yang merupakan salah satu penyokong lumbung pangan di Jawa Timur bagian barat. Anggota DPR RI Komisi IV, Muhtarom, yang membidangi sektor pertanian, menanggapi beberapa keluhan petani, saat melakukan reses di sejumlah daerah.

Berdasarkan rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementrian Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, alokasi APBN ke Kementrian Pertanian menurun. "Serta diprediksi mulai pertengahan tahun 2020 Indonesia akan terjadi badai elnino, dimana musim kemarau akan lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Kemungkinan kecil, jika petani di Madiun utamanya di Jawa Timur akan dapat menanam padi 3 kali selama setahun," kata Muhtarom.

Jajaran Kementrian Pertanian tidak bisa mensajikan, data valid Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau (RDKK) petani. Maka dari itu pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar hearing kembali dengan Kementrian Pertanian, guna pembahasan pemberian solusi terhadap petani, agar aktifitas pertanian kembali normal.

Direncakan, alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi akan dialihkan, agar tepat sasaran melalui Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa. Sebab, sebelumnya pendistribusian pupuk ditingkat kios, penjualannya tidak sesuai, RDKK. Dan tidak di semua desa terdapat kios pupuk bersubsidi.  (pul)

Berita Terkait

Pemkab Ngawi Ajukan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Diprediksi Stok Pupuk Bersubsidi Hanya Sampai 3 Bulan Mendatang

Pupuk Subsidi Makin Langka, Harganya Juga Mahal

Muhtarom Ungkap Faktor Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Berita Terpopuler
Tim Satgas Corona Dirikan Posko Untuk Memonitor Pemudik Dadakan
Peristiwa  11 jam

Seluruh Penumpang di Terminal Arjosari Didata dan Diperiksa Polisi
Malang Raya  10 jam

Puluhan Jurnalis Bagi-Bagi Vitamin C Gratis
Metropolis  9 jam

Bacabup Tuban Amir Burhanudin Sepakat Pilkada Ditunda
Politik  8 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Kabupaten Nganjuk Menjadi Salah Satu Daerah Zona Merah di Jatim
Jatim Awan

Gencar Tracking, Pasca Dipastikan Positif Covid 19 di Kecamatan Geger
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber