Berita Terbaru :
Diduga Beri Keterangan Palsu, Staf Bawaslu Dilaporkan Polisi
Sampai Saat Ini, Pemprov Jatim Belum Memutuskan Kenaikan UMP 2021
Musim Panen Raya , Petani Mengeluh Harga Jual Tomat Sayur Rendah
Bangkalan Masuk Kabupaten Kategori Potensi Bencana Hidrometeorologi
Dinkop : Tidak Ada Pendaftaran Bantuan UMKM Secara Online
Pengerjaan Gedung Shelter Covid 19 Dimulai
Bawaslu Gandeng Santri Jadi Mitra Pengawasan Pilkada
Ribuan Pohon Ditanam di Bumi Perkemahan Glagah Arum Senduro
Masa Pandemi Bisa Tingkatkan Imun Untuk Refreshing di Coban Bidadari
Sekretaris DPC PPP: Meski Sudah Bukan Ketua DPC, Status Ra Mamak Tetap Kader PPP
Usai Pilkada Nanti, 22 Desa di Ngawi Gelar Pilkades
Pemkot Siapkan Pembelajaran Tatap Muka
   

Pansus PBB Upayakan NJOP di Bawah Rp 500 Juta Ada Keringanan PBB
Politik  Jum'at, 17-01-2020 | 19:04 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, DPRD Surabaya kembali membentuk Pansus Raperda PBB sebagai upaya membuat aturan terkait PBB yang meringankan masyarakat di kalangan bawah.

Pansus menargetkan untuk NJOP di bawah Rp 500 juta ada keringanan pajak. Sebaliknya di atas Rp 1 miliar ditambah. Dengan begitu mampu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak.

Hamka Mudjiadi, Ketua Pansus Raperda PBB menuturkan, selama ini yang menentukan NJOP (nilai jual obyek pajak) hanya Pemkot Surabaya, tidak melibatkan DPRD Surabaya, dan hanya berdasar pada Perwali.

Akibatnya, banyak masyarakat yang terbebani karena NJOP yang ditetapkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi fakta di lapangan.

Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menuturkan, selama ini Pemkot dalam menentukan NJOP hanya memperhatikan zonasi saja, tanpa melihat kondisi riil, misal kawasan perhotelan.

"Lokasi sekitarnya seringkali ada perkampungan kumuh, namun NJOP ya disama ratakan, ini yang akan menjadi salah satu bahan yang akan dibahas pansus untuk penentuan NJOP melihat kondisi riil," kata Hamka.

Politisi dari fraksi PAN ini menambahkan, Pansus mengupayakan dalam penentuan NJOP Pemkot melibatkan dewan, sekaligus ada skema tarif PBB baru dibawah Rp 500 juta ada keringanan.

Sedangkan yang di atas Rp 1 miliar ditingkatkan, yang pasti hitung-hitungannya tidak sampai mempengaruhi perolehan PAD (pendapatan asli daerah) dari PBB.

Mahfud, anggota Pansus menambahkan, yang pasti target pansus membuat aturan terkait PBB dan penentuan njop yang tidak membebani masyarakat kecil.(end)

Berita Terkait

Pansus PBB Upayakan NJOP di Bawah Rp 500 Juta Ada Keringanan PBB
Berita Terpopuler
Usai Pilkada Nanti, 22 Desa di Ngawi Gelar Pilkades
Pilkada  9 jam

Pemkot Siapkan Pembelajaran Tatap Muka
Malang Raya  10 jam

Masa Pandemi Bisa Tingkatkan Imun Untuk Refreshing di Coban Bidadari
Malang Raya  8 jam

Ribuan Pohon Ditanam di Bumi Perkemahan Glagah Arum Senduro
Peristiwa  7 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan

Polisi Amankan 169 Orang Dalam Aksi Demo Lanjutan
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber