Berita Terbaru :
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lapas Tulungagung Bebaskan Ratusan Narapidana
Pengalihan Arus Lalin Pengaruhi Konstruksi Jalan dan Jembatan
Pasokan Darah Berkurang, PMI Gelar Donor Darah di Mapolres Lumajang
Walikota Bongkar Warung Untuk Penataan Kawasan Sumber Umis
Polres Blitar Kota Ungkap 295 Kasus Dalam Operasi Pekat
Dampak Covid-19, 34 Warga Binaan Madiun Dibebaskan
   

Dimediasi Kemenkumham, Polemik NW Berlanjut ke Jalur Hukum
Citizen Journalism  Senin, 13-01-2020 | 18:44 wib
Reporter : Hasanah Efendi
Mataram pojokpitu.com, Pada Kamis (09/01) lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memanggil kedua kubu organisasi Nahdlatul Wathan, di Jakarta untuk melakukan mediasi terkait konflik berkepanjangan organisasi terbesar di NTB tersebut.

Dari pihak pemegang Akte Notaris NW tahun 1956 dihadiri langsung Ketua Umum PBNW Hasil Muktamar 14 di Mataram, Tuan Guru Bajang KH LG Muhammad Zainuddin Atsani, Sekjend PBNW Prof Dr. Fakhrurrazi MA, dan jajaran pengurus lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Musytasar PBNW TGH Lalu Anas Hasyri dan Katib Am Dewan Mustasyar PB NW Dr. TGH L Abdul Muhyi Abidin,. MA Sedang pihak pemegang akte NW 2014 dihadiri langsung Ketua Tanfiziahnya PBNW-nya Dr. TGH M Zainul Majdi dan Sekjend Tanfiziahnya TGH Hasanain, MHI, beserta jajarannya.

Sekjend. Pimpinan Pusat Pemuda NW Nurkholis Muslim, M.Hum, yang ikut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa pertemuan yang diinisiasi pihak Kemenkumham itu berjalan cukup baik dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Tidak ada saling menjelekan, tapi kedua belah pihak memberikan argumentasi terkait legal standing organisasi NW dan kepengurusan PBNW yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

"Di hadapan Dirjend. AHU Kemenkumham, Ketua Umum PBNW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, dengan senyum dan sangat santun juga detail menjelaskan duduk masalah awal NW mulai berkonflik sehingga terjadi dualisme kepengurusan PBNW seperti sekarang ini. Intinya mengajak pihak TGH Zainul Majdi untuk mengakui akte notaris NW yang dibuat oleh Bapak Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pendiri NW tahun 1956 silam, bukan malah membuat akte baru NW tahun 2014," ungkapnya.

Soal adanya solusi islah yang ditawarkan pihak sebelah (NW Pancor) bagi Syaikhuna Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, sudah lama keinginan itu muncul, tapi karena pihak Zainul Majdi juga terus melakukan perlawanan melalui hukum, baik itu perdata maupun pidana membuat keinginan islah itu hanya sia-sia dan tidak serius. Mereka hanya mencari simpati masyarakat saja.

Islah itu adalah hal yang amat sangat mudah, bersatu itu mudah sekali dilakukan asalkan pihak sebelah mau menerima/mengakui NW yang sah sesuai konstitusional berdasarkan AD/ART NW yang berlaku selama ini.

"Bersatu itu hal yang amat gampang jika sebelah tidak membuat perkara yang menimbulkan kekacauan di NW seperti membuat  pendirian NW terbaru yg berdampak kepada pengguguran NW yang didirikan Maulana Syaikh," tegasnya.

"Kami sangat sambut baik islah itu, tapi jangan dibelakang melakukan gugatan-gugatan yang mencedrai makna islah itu. Bahkan memperkeruh suasana lagi dengan mereka membaut akte pendirian NW tahun 2014, sedang NW sudah punya akte dan didaftarkan oleh Maulanasyaikh di Kementrian Kehakiman dulu. Nah ini membuat jamaah NW marah dan kecewa," sambungnya.

Lanjut Nurkholis, karena pada mediasi itu tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka harus mengakui NW yang satu pendiri, Almagfurlah Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, dan sesuai dengan perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

"Ini demi menjaga marwah NW yang sudah berakte notaris di zaman Maulanasyaikh sebagai pendiri NW. Bukan akte pendirian NW tahun 2014 yang dibuat TGH Zainul Majdi, dengan alasan tidak terdaftar di Kemenkumham, padahal akte NW pertama masih dipegang Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin, sebagai Ketua Umum PBNW sejak Muktamar X Praya hingga Muktamar XIII NW," pungkasnya.

Untuk kita maklum saja, organisasi Nahdlatul Wathan secara resmi telah tercatat dalam Akta Notaris Hendrik Alexander Malada dengan Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956. Dan telah berbadan hukum berdasarkan ketetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/10515 tanggal 17 Oktober 1960, serta telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960. (end)



Berita Terkait

Dimediasi Kemenkumham, Polemik NW Berlanjut ke Jalur Hukum
Berita Terpopuler
Dampak Covid-19, 34 Warga Binaan Madiun Dibebaskan
Hukum  6 jam

Polres Blitar Kota Ungkap 295 Kasus Dalam Operasi Pekat
Peristiwa  5 jam

Walikota Bongkar Warung Untuk Penataan Kawasan Sumber Umis
Peristiwa  4 jam

Pasokan Darah Berkurang, PMI Gelar Donor Darah di Mapolres Lumajang
Rehat  3 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Relawan Serahkan APD di RSUD Kanjuruhan Kepanjen
Jatim Awan

Kabupaten Nganjuk Menjadi Salah Satu Daerah Zona Merah di Jatim
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber