Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Peristiwa 

Sekda Dilantik Turun Eselon Dikritik Berbagai Pihak
Minggu, 05-01-2020 | 20:18 wib
Oleh : Achmad Syarwani
Nganjuk pojokpitu.com, Kemarin, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat merombak sejumlah pejabat tinggi golongan eselon IIA dan B. Salah satunya Sekda Nganjuk yang semula eselon IIA turun menjadi eselon IIB menjadi staf ahli. Akibatnya, pelantikan itu disorot oleh sejumlah pihak, karena bupati dinilai melanggar Undang Undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Bupati Nganjuk melantik 13 pejabat eselon IIA dan eselon IIB. Sejumlah kepala dinas dirombak posisinya untuk menempati posisi lain. Di samping ada 12 kepala dinas, ada juga sekretaris daerah yang juga dirombak.

Agoes Soebagijo semula Sekda dilantik turun jabatannya menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan, sehingga golongan eselon juga turun dari golongan IIA turun IIB. 

Menurut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat usai melantik,  perombakan sejumlah pejabat. Perombakan dilakukan dengan harapan kinerja pejabat semakin baik.

"Terkait pergantian Sekda yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas juga sudah berdasarkan pertimbangan yang matang," tutur Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Sementara sejumlah praktisi hukum menyoroti tentang keputusan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tersebut.  Menurut Wahyu Prio Djatmiko praktisi hukum pemerintahan, bupati dinilai arogansi dalam mengambil keputusan sebab bupati diduga melanggar Undang - Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 117 dan 118.

Sementara Bambang Budi Purnomo praktisi hukum jebolan Unair Surabaya mencermati bupati ceroboh dalam mengambil keputusan penurunan jabatan sekda, sebab pengangkatan sekda dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur sehingga bupati tidak diperbolehkan mencopot jabatan sekda, serta bila dicopot seharusnya sekda dipindah ke dinas provinsi dengan eselon yang sama.

"Jika keputusan bupati tak prosedural maka pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya gugatan ke PTUN untuk membatalkan pelantikan tersebut," kata Bambang Budi Purnomo Praktisi Hukum.

Ada sebanyak 13 pejabat tinggi yang dirombak posisinya, diantaranya 6 kepala dinas, 3 staf ahli, 3 asisten dan satu sekda.(end)




Berita Terkait


Sekda Dilantik Turun Eselon Dikritik Berbagai Pihak

Walikota Lantik Sekretaris Daerah Perempuan Pertama di Kota Probolinggo

Bupati Lumajang Lantik, Sekda

Rusdiyanto, Terdepan Dilantik Sekda Definitif

Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber