Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Metropolis 

Tidak Dapat Disupport, BNN Kota Surabaya Berharap Ada Sinergi Pemkot Berantas Narkoba
Kamis, 02-01-2020 | 17:14 wib
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, DPRD Kota Surabaya mempertanyakan komitmen Pemkot Surabaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Dikarenakan sejak tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani masalah tersebut. BNN Kota Surabaya berharap ada suport dan sinergi dari Pemkot Surabaya dalam pemberatasan narkoba.

Komisi D DPRD Surabaya menggelar hearing dengan BNN Kota Surabaya maupun Pemkot Surabaya, terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Hartono mengatakan, sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 ini BNN Kota Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemkot Surabaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.  

"Anggaran yang diperoleh BNN Kota Surabaya hanya dari Pusat senilai Rp 2 miliar itu pun termasuk gaji pegawai, padahal di daerah lain ada suport dan sinergi dari pemerintah setempat, seperti Sidoarjo ada suport anggaran sebesar Rp 3 miliar," tutur AKBP Hartono.

AKBP Hartono mengatakan penyalahgunaan narkoba perlu perhatian serius, dengan adanya sinergi BNN dengan Pemkot Surabaya mensosialisasikan pentingnya melawan narkoba. "Selama 2019 BNN sudah menangani 220 pecandu narkoba,  dan ada 1300 penyalahgunaan narkoba di Surabaya," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir mengatakan, tidak adanya alokasi anggaran untuk BNN menandakan kurang seriusnya Pemkot Surabaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, apalagi tim terpadu Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) ternyata Pemkot tidak mengikuti aturan yang ada. 

Untuk itu, dewan mendesak Pemkot berperan aktif dan bersinergi dengan BNN Kota Surabaya dalam pemberatasan penyalahgunaan narkoba dengan mengalokasikan anggaran untuk BNN Kota Surabaya.

Dalam hearing itu juga diketahui Pemkot Surabaya dalam pembentukan tim terpadu tidak mengikuti Permendagri nomor 12 tahun 2019. Seharusnya kepala daerah yakni walikota menjadi ketua tim terpadu lalu diikuti jajaran di bawahnya menjadi unsur pimpinan P4GN dan melibatkan Kepala BNN Surabaya, namun Ketua Tim Terpadu Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi.(end)

Berita Terkait


Tidak Dapat Disupport, BNN Kota Surabaya Berharap Ada Sinergi Pemkot Berantas Narkoba

Kasus Meningkat, Pemkab Blitar Bentuk Satgas Pemberantas Narkoba

Kasus Meningkat, Pemkab Blitar Bentuk Satgas Pemberantas Narkoba


Komisi III DPR RI Apresiasi Polda dan BNNP Jatim Berantas Narkoba

Berantas Narkoba, BNNK Razia Kos di Ngagel dan Bratang

Dua Desa di Bangkalan Komitmen Berantas Narkoba

Ikadin Surabaya Komitmen Dukung BNNK Berantas Narkoba
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber