Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Pilkada 

Dewan Desak Pemkot Segera Cairkan Anggaran Pilwali Surabaya Secara Keseluruhan
Jum'at, 13-12-2019 | 17:38 wib
Oleh : Dewi Imroatin
Berita Video : Dewan Desak Pemkot Segera Cairkan Anggaran Pilwali Surabaya Secara Keseluruhan
Surabaya pojokpitu.com, Sejak Oktober 2019 penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020 antara Walikota Surabaya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar, namun pencairan baru dilakukan bulan ini. Itu pun hanya Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 101 miliar. Menyikapi fakta itu, Komisi A DPRD Surabaya mendesak Pemkot segera mencairkan keseluruhan anggaran Pilwali Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, mengatakan, penandatanganan NPHD untuk Pilwali Surabaya pada Oktober lalu, namun baru bulan Desember ini, pencairan anggaran pemilihan walikota-wakil walikota 2020 dilakukan. Itu pun tidak secara menyeluruh.

Ayu menjabarkan dari total anggaran Rp 101.244.490.000 yang sudah masuk ke rekening KPU Surabaya senilai Rp 1.000.326.000, padahal APBD 2020 sudah didok sejak awal November lalu. Tidak hanya itu, tahapan pilwali pun sudah dimulai. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkot segera mencairkan secara keseluruhan anggaran pilwali agar tidak menghambat tahapan pilwali yang sudah dibuat.

Sementara itu Imam Syafii, anggota Komisi A DPRD Surabaya, sangat menyayangkan Pemkot yang tidak secepatnya mencairkan anggaran Pilwali. Bahkan terkesan memperlambat tahapan yang sudah diagendakan, padahal pada Pilwali 2015 disaat Walikota Surabaya Tri Rismaharini maju untuk kedua kalinya semua berjalan lancar. Bahkan anggaran pun cair tepat waktu, tidak menunda-nunda pencairan seperti yang terjadi saat ini.

Politisi dari fraksi Nasdem ini menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemkot tidak segera mencairkan anggaran secara keseluruhan, maka pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait, khususnya Pemkot untuk mendesak segera mencairkan, agar tidak menganggu tahapan yang sudah berjalan. Selain itu, secara aturan harusnya setelah penandatanganan NPHD itu harus secepatnya dicairkan.(end/VD:YAN)

Berita Terkait


PKB Memiliki Peluang Besar Tentukan Wakil Walikota Pendamping Machfud Arifin

Bacalon Walikota Macfud Arifin Siap Atasi Kemiskinan, Pengangguran dan Kemacetan

Cium Indikasi Dugaan ASN Gunakan APBD untuk Pilwali, Dewan Tingkatkan Pengawasan

Sosialisasi Eri-Armuji Gencar, Armuji Yakin Tidak Salahi Aturan


Mantan Kapolda Dekati Semua Partai untuk Maju Pilwali Surabaya

Ketua PPP Jatim Siap Usung Machfud Arifin di Pilwali Surabaya

PKS Instruksikan 5 Bacalon Pilwali Kota Surabaya Tingkatkan Elektabilitas

Semua Bakal Calon Pilwali Surabaya 2020 Perlu Meningatkan Popularitas di Masyarakat
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber