Berita Terbaru :
Belum Ada Daerah di Jatim yang Menerapkan PSBB
Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Terus Meningkat di Jatim
Jokowi Larang ASN Mudik
Seorang Pengendara Motor Tewas Jadi Korban Tabrak Lari
Lima Warga Terkonformasi Positif Covid-19 di Lumajang
Satu Warga Terkonfirmasi Positif Corona, Pacitan Zona Merah
Puluhan Rumah dan Hektaran Padi Siap Panen Terendam Banjir
Kasus Positif Covid-19 di Tulungagung Bertambah Menjadi 7 Orang
Positif Corona di Nganjuk Bertambah, Total 8 Orang
Pemkab Ponorogo Siapkan Tempat Isolasi Untuk Pemudik
Siswa SMK di Blitar Produksi 2000 APD Gratis Untuk Tim Medis
Pemanfaatan Gas Metan Hasil Pengolahan Sampah TPA Selopuro
Dua Minggu Tutup Pedagang Konveksi PBM Kembali Buka
Tempat Duduk Bus Harus Diberi Pembatas
DPUTR: Semua Ada di LPSE, Jangan Asal Nuding
   

KPAI Hanya Dukung 2 dari 4 Program Merdeka Belajar
Pendidikan  Kamis, 12-12-2019 | 11:55 wib
Reporter :
Mendikbud Nadiem Makarim
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya mendukung 2 dari 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar yang ditetapkan Mendikbud Nadiem Makarim.

Soal penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021, KPAI mengapresiasi bahwa pendidikan di Indonesia akhirnya menghargai nalar. KPAI juga setuju sistem zonasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) tetap diterapkan pada 2020.

"KPAI menilai kebijakan penghapusan UN sejalan dengan sistem zonasi dalam PPDB, yaitu hanya mempertimbangan jarak rumah ke sekolah. Bukan nilai UN-nya seperti praktik sebelum kebijakan zonasi PPDB ditetapkan pemerintah," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam pesan elektroniknya, Kamis (12/12).

Namun demikian, KPAI menyayangkan penurunan persentasi zonasi jarak murni yang semula sudah mencapai 80 persen setelah pelaksanaan tiga tahun zonasi, tetapi di era Menteri Nadiem malah kemunduran karena diturunkan drastis menjadi 50 persen.

Padahal, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80 persen zonasi jarak murni walau dengan segala keterbatasan. Berbeda dengan DKI Jakarta, yang memiliki jauh lebih banyak sekolah, tetapi "setengah hati" menerapkan zonasi murni sehingga seleksi PPDB sesungguhnya tetap menggunakan UN.

Retno membeberkan, data Kemendikbud selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Karena seleksi PPDB menggunakan hasil UN.

Anak-anak kaya mampu bayar bimbel, sehingga nilai UN-nya bisa tinggi jadi bisa memilih sekolah negeri manapun karena tinggi nya nilai UN. Sementara jumlah sekolah negeri minim. Akibatnya, sekolah negeri didominasi anak-anak dari keluarga kaya.

Anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.

Apalagi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Kemendikbud dalam judicial review kebijakan PPDB sistem zonasi yang digugat Samsudin dan kawan-kawan, sebagai perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem zonasi dalam PPDB.

"Sebenarnya pemerintah wajib menambah jumlah sekolah negeri, bukan menurunkan persentasi zonasi murni," ucapnya.

Ketimpangan kualitas pendidikan juga disertai ketimpangan jumlah sekolah di Indonesia. Angka menunjukkan jumlah sekolah jenjang SD mencapai 148.000an, tetapi jenjang SMP hanya 39.000an dan jenjang SMA sekitar 13.000-an.

Minimnya sekolah negeri dijenjang SMP dan SMA, menurut Retno, haruslah diatasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan, bukan menurunkan persentase zonasinya.

"Kalau tidak segera ditambah, maka setiap tahun kita akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya tujuh kementerian/lembaga," tegasnya.

Dia melanjutkan, sistem zonasi dalam PPDB mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Namun, pendidikan yang berkeadilan adalah berkaitan dengan akses pendidikan, belum mencapai pendidikan yang berkualitas. Sejatinya pendidikan nasional harus berkeadilan dan berkualitas.

Hanya menzonasi siswa tanpa menzonasi guru dan zonasi pendidikan tidak akan mendongkrak kualitas pendidikan.

Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan. (esy/jpnn/pul)

Berita Terkait

KPAI Hanya Dukung 2 dari 4 Program Merdeka Belajar

Mendikbud Luncurkan 4 Pokok Merdeka Belajar

Ini Pidato Mendikbud Nadiem Makarim terkait Hari Guru Nasional 2019

Di Detik-Detik Akhir Masa Jabatan, Mendikbud Minta Maaf kepada Guru Honorer
Berita Terpopuler
Lima Warga Terkonformasi Positif Covid-19 di Lumajang
Covid-19  2 jam

Puluhan Rumah dan Hektaran Padi Siap Panen Terendam Banjir
Peristiwa  2 jam

Kasus Positif Covid-19 di Tulungagung Bertambah Menjadi 7 Orang
Covid-19  2 jam

Pemkab Ponorogo Siapkan Tempat Isolasi Untuk Pemudik
Covid-19  4 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Banjir Rendam Tiga Titik Jalan Penghubung Antar Kecamatan
Jatim Awan

Zona Merah di Jatim Menjadi 23 Kabupaten Kota, Kasus Positif 187 Orang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber