Berita Terbaru :
Nokia C1, Hp Di Bawah 1 Juta Yang Oke
Bos Facebook Pilih Smartphone Ini Ketimbang Iphone
Mobil Wuling Ludes Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
Kecanduan Pil Koplo, Seorang Anak Nekat Aniaya Kedua Orang Tuanya
Masih Banyak Warga Terjaring Razia Yustisi
Bupati Madiun Beranikan Diri Senam Bareng Pasien Positif Covid
Petugas Tertibkan Ribuan Alat Peraga Kampanye Liar
Razia Protokol Kesehatan,Tak Pakai Masker 120 Warga Dibawa ke Pengadilan Negeri
Marak Sumur Pompa Untuk Pertanian, Krisis Air Bersih di Ngawi Meluas
Menteri Desa PDTT Lounching Wisata Desa Dalam Upaya Membangkitkan Perekonomian Warga
Polije Bantu Peternak Alat Tetas Telur Otomatis
Pantai Tlangoh, Curi Perhatian Wisatawan
Dua Dara Berhijab Sulap Telenan Kayu Menjadi Sovenir Telenan Lukis Nan Cantik
Warga Kediri Memilih Berkebun Dengan Menanam Bunga Saat Pandemi Covid 19
Sulap Limbah Popok Bayi Jadi Pot Bunga yang Indah
   

Kemenag Madiun Siapkan Auditor Halal Dengan Jiwa Anti Korupsi
Politik  Selasa, 10-12-2019 | 06:14 wib
Reporter : Ega Patria
Ketua MUI Kota Madiun, Muhammad Sutoyo
Madiun pojokpitu.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun mulai menyiapkan auditor halal. Hal tersebut menindaklanjuti instruksi pemerintah, yang mewajibkan semua produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019.

Hal itu terungkap saat dewan pimpinan MUI Kota Madiun menggelar rapat kerja tahunan di balaikota. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyiapkan auditor halal.

Ketua MUI Kota Madiun, Muhammad Sutoyo mengatakan, idealnya suatu daerah memiliki auditor halal. Diantaranya dokter hewan, ahli kosmetik, ahli biologi termasuk ahli gizi. "Saat ini kami hanya memiliki dokter hewan, untuk kebutuhan itu kami mengirimkan orang untuk dilatih menjadi auditor halal," kata Muhammad Sutoyo

Sementara itu Kepala Kemenag Kota Madiun,Ahmad Munir menyatakan, sertifikasi halal penting agar produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan masyarakat, aman. Jika tidak bisa membahayakan dari sisi kesehatan dan berpengaruh terhadap ibadahnya.

"Sampai saat ini kami masih menunggu mekanisme yang mengatur secara teknis. Sebab, sertifikasi tersebut bersifat mandatory karena sudah diatur dalam UU dan dilakukan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," kata Ahmad Munir

Meski begitu, MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu produk halal atau tidak. Kemudian, MUI juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal. Dengan begitu, fatwa kehalalan masih menjadi kewenangan MUI. (pul)

Berita Terkait

Pemerintah Harus Membangun Birokrasi Yang Anti Korupsi

Kemenag Madiun Siapkan Auditor Halal Dengan Jiwa Anti Korupsi

Kejari Kota Madiun Gelar Lomba Pidato dan Puisi

Rayakan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Bagi Stiker dan Boneka Tikus
Berita Terpopuler
Sulap Limbah Popok Bayi Jadi Pot Bunga yang Indah
Life Style  13 jam

Dua Dara Berhijab Sulap Telenan Kayu Menjadi Sovenir Telenan Lukis Nan Cantik
Life Style  11 jam

Marak Sumur Pompa Untuk Pertanian, Krisis Air Bersih di Ngawi Meluas
Peristiwa  7 jam

Warga Kediri Memilih Berkebun Dengan Menanam Bunga Saat Pandemi Covid 19
Life Style  12 jam



Cuplikan Berita
Janji Datangkan Samurai 500 M, Korban Justru Tertipu Rp 18 M
Pojok Pitu

Diduga Akibat Puntung Rokok Dibuang Sembarangan, Savana Kawah Wurung Terbakar
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber