Berita Terbaru :
Mayat Seorang Perempuan Ditemukan di Lahan Tebu Gegerkan Warga
Seni Lukis Gentong Bekas Jadi Karya Bernilai Tinggi
Ruko Jual Aneka Kerupuk di Area Pasar Baru Ludes Terbakar, Petugas Butuh 3 Jam Padamkan Api
Bawaslu Temukan Oknum ASN Beri Dukungan, Unggah Gambar Salah Satu Paslon Di Medsos
Tim Cyber Polres Blitar Kota Patroli Dunia Maya Temukan Indikasi Kampanye Hitam
Hipakad Jatim : Jika Aksi KAMI Adalah Makar , Maka Mestinya Diproses Hukum
Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim
Lpg Melon Cepat Habis, Diduga Digunakan Untuk Pertanian
Hutan Pohon Pelangi, Spot Selfie Apik Bagi Pengunjung
Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun Meningkat 100 Persen
Sutiaji: Tingkat Kedisiplinan Warga Untuk Pakai Masker Semakin Tinggi
   

Layanan Overload, PKFI Usulkan Adanya Redistribusi Pasien BPJS
Kesehatan  Kamis, 05-12-2019 | 07:14 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Surabaya pojokpitu.com, Banyaknya temuan pelayanan overload di puskesmas, yang berdampak tidak maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap pasien, menjadi sorotan PKFI Jatim. Kondisi seperti ini bisa diminimalisir oleh pemerintah daerah setempat, dengan mempromosikan pelayanan kesehatan swasta, yang dapat bersinergi dengan pemerintah, agar tidak mengorbankan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Masih adanya pembedaan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap layanan kesehatan pada lembaga kesehatan swasta dan pemerintah, mendapat protes Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Jatim. Hal ini  lantaran melihat jumlah  pasien BPJS di puskesmas yang terus membludak mencapai 20 ribu per bulan disinyalir memicu tidak maksimalnya pelayanan di masing - masing puskesmas. Ditambah lagi, keterbatasan tim medis dan juga alat medis yang tersedia.
 
Kondisi seperti ini, sebenarnya bisa diminimalisir jika pemerintah daerah juga memberikan sosialisasi pelayanan kesehatan di klinik swasta yang juga bisa menampung pasien BPJS.
 
Ketua PKFI Jatim, Dr Agung M.Kes, menegaskan kepala daerah sering melakukan dikotomi atau pembeda terkait layanan kesehatan melalui BPJS.

"Puskesmas seharusnya melakukan pelayanan  secara preventif dan promotif, namun justru saat ini mengarah ke kuratif. Di sisi lain, jumlah pasien di puskesmas sekarang ini overload. Untuk itu, seharusnya kepala daerah bersikap adil dengan melindungi pelayanan kesehatan swasta seperti klinik, mengingat pengobatan di klinik tak kalah dengan puskesmas, termasuk tim medis dan dokter. Apalagi jumlah klinik yang resmi terdaftar di Jatim ada sekitar 600 klinik yang seharusnya bisa menjadi layanan kesehatan yang bersinergi dengan layanan kesehatan milik pemerintah," papar Dr. Agung, M.Kes.
 
Di sisi lain, pemerintah tidak boleh membatasi peserta BPJS dalam menentukan fasilitas kesehatan, faskes walaupun mereka menggunakan BPJS yang dibayar pemerintah.  Untuk itu, perlu redistribusi dari puskemas ke klinik. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi pasien overload di puskesmas. Ke depan idealnya pasien setiap puskesmas hanya melayani 12 ribu pasien per hari.(end)

Berita Terkait

Layanan Overload, PKFI Usulkan Adanya Redistribusi Pasien BPJS

RS Husada Utama Belum Dapat Edaran Penghentian Layanan BPJS Kesehatan

Pembatasan Pembiayaan Pasien Rehabilitasi Medik Perlambat Proses Penyembuhan
Berita Terpopuler
Hutan Pohon Pelangi, Spot Selfie Apik Bagi Pengunjung
Mlaku - Mlaku  10 jam

Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun Meningkat 100 Persen
Peristiwa  11 jam

Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim
Politik  8 jam

Lpg Melon Cepat Habis, Diduga Digunakan Untuk Pertanian
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Mobil Wuling Ludes Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
Pojok Pitu

Viral Danramil dan Anggota Bubarkan Orkes Hajatan
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber