Berita Terbaru :
Dinkes Kembali Lakukan Rapid Test Terhadap Ratusan Pedagang Pasar Batu
Diterjang Aliran Sungai, Jembatan Rusak, Akses Antar Desa Terputus
Cuitan Dokter di Twitter Viral, Pihak RS Royal Beri Klarifikasi
KPU Ngawi Segera Lanjutkan Tahapan Pilkada
Hasil Grebek Rapid Tes, Ditemukan Satu Pedagang di Pasar Lamongan Positif Covid 19
Puluhan Tahanan Polres Jalani Rapid Test Massal Mendadak
Penyekatan Kendaraan di Jalur Perbatasan Jatim - Jateng
Dievaluasi, Kualitas Beras BPNT di Tuban Dikabarkan Tak Layak Konsumsi
Gelombang Pasang Malah Jadi Tempat Wisata
Izin Tak Lengkap, Satpol PP Segel Usaha Budidaya Ayam Potong
Kemenag Masih Kordinasi Pembukaan Tempat Ibadah
Begini Reaksi Petugas Saat Pedagang Pasar Sono Terpapar Virus Corona
Tak Pakai Masker, Puluhan HP dan KTP Warga Disita Petugas
KAI Jatim : Dokter "Whistleblower" Covid-19 Surabaya Harus Didukung
Ini Syarat New Normal, Sebaran Covid Harus Turun 50 Persen
   

Begini Tanggapan Kejaksaan dan Walikota Terkait Pembubaran TP4
Politik  Minggu, 24-11-2019 | 04:12 wib
Reporter : Ega Patria
Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Joko Susanto
Madiun pojokpitu.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Jaksa Agung, St Burhanuddin sepakat membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan.

Awalnya, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi para pemerintah pusat dan daerah membuat program-program, agar tidak terlibat dalam korupsi. Hanya saja, di sejumlah daerah terdapat keluhan bahwa fungsi TP4 justru dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.

Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Joko Susanto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah dan Kejaksaan Agung terkait wacana pembubaran TP4. Sambil menunggu instruksi, kejaksaan masih melanjutkan pendampingan sejumlah proyek Pemkot Madiun.

Sementara itu Walikota Madiun, Maidi mengakui, keberadaan TP4 berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Sebab, jika terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam perencanaan proyek, TP4 justru memberikan masukan. "Seperti halnya penggunaan dana kelurahan yang juga mendapat pendampingan dan pengawalan TP4 agar pemanfaatannya tepat anggaran dan tepat sasaran," kata Maidi.

Menurut Maidi, terkait wacana pembubaran TP4 bukan berbicara soal setuju atau tidak setuju. Hanya saja, pihaknya akan mengikuti instruksi pemerintah pusat, karena pembentukan TP4 merupakan instruksi presiden. (pul)




Berita Terkait

Tim TP4D Sidak Bangunan Jalan-Raya Temukan Aspal Tidak Sesuai Spesifikasi

Walikota Probolinggo Tolak Pembubaran TP4D

Begini Tanggapan Kejaksaan dan Walikota Terkait Pembubaran TP4
Berita Terpopuler
Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Peristiwa  6 jam

Begini Reaksi Petugas Saat Pedagang Pasar Sono Terpapar Virus Corona
Metropolis  4 jam

Penataan Ulang Pasar Tradisional Cegah Penularan Covid-19
Metropolis  10 jam

Gelombang Pasang Malah Jadi Tempat Wisata
Mlaku - Mlaku  3 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber