Berita Terbaru :
Pemkab Magetan Gratiskan Rapid Test Bagi Pelajar, Mahasiswa, ASN dan Ibu Hamil
Pipa Gas Lapindo Bocor Resahkan Warga
Perawat Meninggal Akibat Covid 19 Menjadi 12
Sekolah di Tuban Ini Gratiskan Biaya Siswa Baru Selama Setahun
Kabar Gembira, 135 Pasien Covid 19 Kabupaten Mojokerto Sembuh
Ada Lagi Yang Positif Covid-19, Telaga Sarangan Ditutup
Sejumlah 14 Destinasi Wisata di Trenggalek Kembali Dibuka Pada Era New Normal
KPU Malang Akhiri Verfikasi Paslon Perseorangan Dan Sarankan Kampanye Secara Virtual
Tim Kemensos Beri Pendampingan Hukum Kepada Keluarga Korban Pembunuhan Bocah 5 Tahun
Pedagang Pasar Diwajibkan Pakai Masker Pelindung Wajah
Pembeli Hewan Kurban Menurun 25 Persen Menjelang Hari Raya
KPU Malang Sarankan Kampanye Secara Virtual
Dishub Bojonegoro Gelar Operasi Kendaraan Parkir
Gabungan Forkopimda Ngawi Bubarkan Kerumunan Warga
Pengadilan Agama Gandeng Dispendukcapil Untuk Percepat Keluarkan Status
   

Begini Tanggapan Kejaksaan dan Walikota Terkait Pembubaran TP4
Politik  Minggu, 24-11-2019 | 04:12 wib
Reporter : Ega Patria
Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Joko Susanto
Madiun pojokpitu.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Jaksa Agung, St Burhanuddin sepakat membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan.

Awalnya, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi para pemerintah pusat dan daerah membuat program-program, agar tidak terlibat dalam korupsi. Hanya saja, di sejumlah daerah terdapat keluhan bahwa fungsi TP4 justru dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.

Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Joko Susanto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah dan Kejaksaan Agung terkait wacana pembubaran TP4. Sambil menunggu instruksi, kejaksaan masih melanjutkan pendampingan sejumlah proyek Pemkot Madiun.

Sementara itu Walikota Madiun, Maidi mengakui, keberadaan TP4 berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Sebab, jika terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam perencanaan proyek, TP4 justru memberikan masukan. "Seperti halnya penggunaan dana kelurahan yang juga mendapat pendampingan dan pengawalan TP4 agar pemanfaatannya tepat anggaran dan tepat sasaran," kata Maidi.

Menurut Maidi, terkait wacana pembubaran TP4 bukan berbicara soal setuju atau tidak setuju. Hanya saja, pihaknya akan mengikuti instruksi pemerintah pusat, karena pembentukan TP4 merupakan instruksi presiden. (pul)




Berita Terkait

Tim TP4D Sidak Bangunan Jalan-Raya Temukan Aspal Tidak Sesuai Spesifikasi

Walikota Probolinggo Tolak Pembubaran TP4D

Begini Tanggapan Kejaksaan dan Walikota Terkait Pembubaran TP4
Berita Terpopuler
Pengadilan Agama Gandeng Dispendukcapil Untuk Percepat Keluarkan Status
Teknologi  12 jam

Gabungan Forkopimda Ngawi Bubarkan Kerumunan Warga
Peristiwa  11 jam

Dishub Bojonegoro Gelar Operasi Kendaraan Parkir
Peristiwa  10 jam

Sejumlah 14 Destinasi Wisata di Trenggalek Kembali Dibuka Pada Era New Normal
Mlaku - Mlaku  4 jam



Cuplikan Berita
Viral Hasil Tes Rapid Peserta UTBK Berubah
Pojok Pitu

Dokter dan Satpam Postif Covid 19, Puskesmas Wates Mojokerto Ditutup Sementara
Pojok Pitu

Delapan Terkena Corona, Membuat Ribuan Karyawan PT KTI Diliburkan
Jatim Awan

Ternyata Satu Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber