Berita Terbaru :
46.334 Ribu Peserta UTBK Mulai Ujian Masuk PTN, Sempat Molor 15 Menit
Mendikbud Nadiem Ingin Kepsek dari Guru Penggerak, Indra Merasa Heran
Blitar Diguncang Gempa 5.3 Skala Richter
Konvesi PSI: Bacalon Wali Kota Surabaya Berdebat Seru soal Pasar Turi hingga PHK Massal
BPCB Jatim Mulai Uji Coba Eskavasi Situs Kumitir Jatirejo
Polisi Tangkap Pencuri Motor Lengkap Dengan 7 Hasil Curian
Inspektorat Terjunkan 4 Tim Kejar Kutu Dalam Program BPNT
Pasukan Garuda Indonesia Mampu Akhiri Peperangan Antar Suku di Kongo
Lima Bulan Terakhir Jumlah Penderita HIV/Aids Bojonegoro Mencapai 39 Orang
TMMD Tulungagung Terapkan Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19
Inovasi Batako Berbahan Dasar Abu Sisa Pembakaran Sampah
Menkes Serahkan Santunan Rp 300 Juta Kepada Nakes Gugur Covid 19
BMKG Instal Alat WRS Untuk Pemantauan Gempa Bumi atau Tsunami
Tradisi Nyadar, Ritual Penghormatan Petani Garam Digelar di Tengah Pandemi Covid-19
   

Kemenag Kabupaten Kediri Dukung Wacana Sertifikat Nikah
Mataraman  Kamis, 21-11-2019 | 01:16 wib
Reporter : Unggul Dwi Cahyono, Benny Kurniawan
Abdul Kholiq Nawawi, Kasi Bimas Islam Kemenag Kediri
Kediri pojokpitu.com, Kementrian Agama Kabupaten Kediri mendukung wacana Menko PMK Muhadjir Effendy, terkait kewajiban sertifikat nikah bagi calon pasangan suami istri.

Kementrian Agama Kabupaten Kediri  mengaku telah memiliki SDM berkompeten melakan bimbingan perwakinan bersertifikat di wilayahnya. Maka kewajiban sertifikat nikah atau pendidikan pra nikah yang kini tengah dipertimbangkan langsung diamini oleh Kementrian Agama Kabupaten Kediri .

Menurut Abdul Kholiq Nawawi, Kasi Bimas Islam, dinilai sangat penting sebagai bekal calon suami istri  mempersiapkan rumah tangga dengan baik. Kendati belum bersifat wajib, bimbingan perkawinan bersertifikat telah berjalan baik di Kabupaten Kediri, sesuai edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

"Bimbingan dilakukan selama 2 hari, untuk per 25 pasangan, sesuai pengajuan masing-masing KUA. Bimbingan meliputi bagaimana mengenali masing-masing pasangan , penyelesaian masalah hingga kesehatan reproduksi dan menyiapkan generasi berkualitas," kata Abdul Kholiq Nawawi.

Lebih jauh, bimbingan perkawinan juga dilakukan untuk mencegah timbulnya KDRT, sekaligus menekan tingginya angka perceraian. (PUL)

Berita Terkait

Kasus Perceraian ASN Meningkat di Masa Pandemi

Pasca PSBB Dicabut, Angka Perkara Penceraian Kembali Meningkat

Angka Perceraian di Gresik Meningkat, Banyak PNS Cerai Tanpa Izin

Ribuan Lebih Wanita di Lamongan Memilih Menjanda
Berita Terpopuler
Tradisi Nyadar, Ritual Penghormatan Petani Garam Digelar di Tengah Pandemi Covi...selanjutnya
Life Style  14 jam

BMKG Instal Alat WRS Untuk Pemantauan Gempa Bumi atau Tsunami
Peristiwa  13 jam

Menkes Serahkan Santunan Rp 300 Juta Kepada Nakes Gugur Covid 19
Kesehatan  12 jam

Inovasi Batako Berbahan Dasar Abu Sisa Pembakaran Sampah
Teknologi  11 jam



Cuplikan Berita
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pojok Pitu

Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Pojok Pitu

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan

Rumah Pegawai Lapas Mojokerto Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber