Berita Terbaru :
Mendikbud Nadiem Ingin Kepsek dari Guru Penggerak, Indra Merasa Heran
Blitar Diguncang Gempa 5.3 Skala Richter
Konvesi PSI: Bacalon Wali Kota Surabaya Berdebat Seru soal Pasar Turi hingga PHK Massal
BPCB Jatim Mulai Uji Coba Eskavasi Situs Kumitir Jatirejo
Polisi Tangkap Pencuri Motor Lengkap Dengan 7 Hasil Curian
Inspektorat Terjunkan 4 Tim Kejar Kutu Dalam Program BPNT
Pasukan Garuda Indonesia Mampu Akhiri Peperangan Antar Suku di Kongo
Lima Bulan Terakhir Jumlah Penderita HIV/Aids Bojonegoro Mencapai 39 Orang
TMMD Tulungagung Terapkan Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19
Inovasi Batako Berbahan Dasar Abu Sisa Pembakaran Sampah
Menkes Serahkan Santunan Rp 300 Juta Kepada Nakes Gugur Covid 19
BMKG Instal Alat WRS Untuk Pemantauan Gempa Bumi atau Tsunami
Tradisi Nyadar, Ritual Penghormatan Petani Garam Digelar di Tengah Pandemi Covid-19
   

Buruh Madiun Minta Upah Layak dan Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Mataraman  Rabu, 20-11-2019 | 15:05 wib
Reporter : Ega Patria
Dua poin menjadi tuntutan, yakni meminta pemerintah memberlakukan upah layak serta menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Madiun pojokpitu.com, Buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun (SBM)- Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Madiun, menggelar aksi di depan gedung DPRD dan balaikota.

Dalam aksinya, buruh menuntut UMK yang diterapkan di Kota Madiun tahun 2020 sebesar Rp 2,8 juta. Tuntutan itu lebih tinggi dari yang diusulkan Pemkot Madiun ke Gubernur Jatim sebesar Rp 1.954.705.

Ketua Divisi Advokasi dan Buruh Migran SBM-Kasbi, Aris Budiono mengatakan, penghitungan Rp 2,8 juta didasari survei kebutuhan hidup layak (KHL). Setidaknya ada 60 item yang disurvei.

Menurut Aris Ketua Divisi Advokasi dan Buruh Migran SBM-KASBI, jika pemerintah menetapkan kenaikan umk sebesar 8,51 persen, maka tidak sebanding dengan kenaikan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari tahun depan.

Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yushianto menyatakan, akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan buruh. Kenaikan iuran BPJS kesehatan tentunya juga akan membebani perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya cukup tinggi. Karenanya, dalam waktu dekat dewan akan melakukan rapat dengar pendapatan atau hearing dengan dinas terkait. (pul)

Berita Terkait

Buruh Madiun Minta Upah Layak dan Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Demo Guru Honorer K2, Tuntut Upah Layak Serta Status PNS

Tuntut UMK 2017, Buruh Mojokerto Gelar Aksi Di Depan Kantor Pemkab

Digaji Dibawah UMK, Buruh Indumanis Protes
Berita Terpopuler
Tradisi Nyadar, Ritual Penghormatan Petani Garam Digelar di Tengah Pandemi Covi...selanjutnya
Life Style  13 jam

BMKG Instal Alat WRS Untuk Pemantauan Gempa Bumi atau Tsunami
Peristiwa  12 jam

Menkes Serahkan Santunan Rp 300 Juta Kepada Nakes Gugur Covid 19
Kesehatan  11 jam

Inovasi Batako Berbahan Dasar Abu Sisa Pembakaran Sampah
Teknologi  10 jam



Cuplikan Berita
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pojok Pitu

Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Pojok Pitu

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan

Rumah Pegawai Lapas Mojokerto Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber