Berita Terbaru :
Nekat Curi Hape Dagangan, Karyawan Konter Plasa Marina Ditangkap
Cendikiawan NU Dukung Kementan Kembangkan Antivirus Eucalyptus
Puluhan Peserta UTBK Rapid Test di Lokasi Ujian
Mo Salah Memang Berhati Mulia, Ini Sedekah Terbarunya setelah Liverpool Juara
Gempar,Bayi Perempuan Dibuang di Teras Rumah Warga
46.334 Ribu Peserta UTBK Mulai Ujian Masuk PTN, Sempat Molor 15 Menit
Mendikbud Nadiem Ingin Kepsek dari Guru Penggerak, Indra Merasa Heran
Blitar Diguncang Gempa 5.3 Skala Richter
Konvesi PSI: Bacalon Wali Kota Surabaya Berdebat Seru soal Pasar Turi hingga PHK Massal
BPCB Jatim Mulai Uji Coba Eskavasi Situs Kumitir Jatirejo
Polisi Tangkap Pencuri Motor Lengkap Dengan 7 Hasil Curian
Inspektorat Terjunkan 4 Tim Kejar Kutu Dalam Program BPNT
Pasukan Garuda Indonesia Mampu Akhiri Peperangan Antar Suku di Kongo
Lima Bulan Terakhir Jumlah Penderita HIV/Aids Bojonegoro Mencapai 39 Orang
TMMD Tulungagung Terapkan Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19
   

DPRD Kabupaten Madiun Wacanakan Lahan Parkir Dilelang Terbuka
Mataraman  Selasa, 12-11-2019 | 04:11 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun mewacanakan parikir berlangganan di Kabupaten Madiun. Pengelolaannya lebih baik dilelang secara terbuka. Langkah ini, selain memberantas pungutan liar sejumlah oknum, juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Polemik parkir berlangganan yang kini kontorversi di tengah masyarakat, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD. Pasalnya, program ini bisa jadi telah usang, dan rawan akan pungutan liar.

Untuk mendulang pundi - pundi rupiah pendapatan asli daerah, ternyata dinilai cacat hukum. Program parkir berlangganan yang sudah berjalan cukup lama tersebut saat ini tengah digugat oleh sejumlah warga Kabupaten Madiun yang merasa dirugikan atas kebijakan parkir berlangganan. Perkara ini ternyata sudah diregister di Pengadilan Negeri setempat dan akan mulai sidang pekan depan.

Menyikapi hal itu, DPRD Kabupaten Madiun telah menerima surat dari Pengadilan Negeri. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono menjelaskan, pihaknya akan mempelajari dan mendalami isi perda yang berlaku saat ini.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, yakni Dinas Perhubungan setempat. Dengan kemungkinan, kami akan merekomendasikan untuk memberlakukan lelang lahan parkir terbuka," tutur Budi Wahono.

Gugatan hukum produk Pemkad Madiun berupa perda retribusi ini seolah menjadi pintu masuk bagi warga Kabupaten Madiun yang sudah berpikiran logis, tentu saja sidang ini ditunggu - tunggu hasilnya, lantaran akan terjadi adu argumentasi logika hukum dari masing - masing pihak penggugat dan tergugat.(end)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan di Surabaya

Dewan Soroti Trotoar Miring Jadi Lahan Parkir

DPRD Kabupaten Madiun Wacanakan Lahan Parkir Dilelang Terbuka

Dishub Magetan: Jalur Timur Pasar Baru Dialihkan Selamanya
Berita Terpopuler
Gempar,Bayi Perempuan Dibuang di Teras Rumah Warga
Peristiwa  3 jam

Tradisi Nyadar, Ritual Penghormatan Petani Garam Digelar di Tengah Pandemi Covi...selanjutnya
Life Style  17 jam

BMKG Instal Alat WRS Untuk Pemantauan Gempa Bumi atau Tsunami
Peristiwa  16 jam

Menkes Serahkan Santunan Rp 300 Juta Kepada Nakes Gugur Covid 19
Kesehatan  15 jam



Cuplikan Berita
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pojok Pitu

Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Pojok Pitu

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan

Rumah Pegawai Lapas Mojokerto Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber