Berita Terbaru :
Pemudik Positif Covid-19, Keluarga dan Warga Rapid Test
Kasus Positif Covid-19 di Tulungagung Bertambah 7 Orang, 2 Di Antaranya Ibu Yang Melahirkan
Hujan Deras Mengguyur Kecamatan Sumawe, Desa Tambakrejo Terendam
Ratusan Kentongan Disiagakan Untuk Halau Warga Nekat Masuk Desa
Saat Usia Berapa Anak Boleh Memakai Kawat Gigi?
Demi Bertahan Hidup, Nissan Terpaksa Setop Produksi 14 Model
Ketua DPRD Bojonegoro Tanggapi Polemik Kenaikan Tunjangan
Masih Ada 74 Perawat di Jatim Terpapar Covid 19
Hadapi New Normal, Begini Langkah PT KAI Daop 7
Begini Tanggapan Bupati Terkait Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Polisi Tetapkan Ibu Bayi Sebagai Tersangka Penelantaran
Hendak Menginap di Rumah Janda, TNI Gadungan Diamankan
Ajak Akhiri Polemik, Demokrat Sebut Jatim Butuh 10 Unit Mobil PCR
Politisi Golkar : Bu Risma Milik Warga Surabaya, Bukan PDIP
Dianggap Pekerja Beresiko, Belasan Jurnalis Ikuti Rapid Test
   

Seluruh Anggota DPRD Situbondo Menyatakan Menolak Kenaikan Iuran BPJS
Kesehatan  Jum'at, 08-11-2019 | 17:11 wib
Reporter : Andi Nurcholis
Situbondo pojokpitu.com, Kenaikan iuran BPJS per Januari 2020 nanti mendapat penolakan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Penolakan kenaikan iuran BPJS tersebut dinilai sangat membebani masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk kesepakatan penolakan, seluruh anggota DPRD Situbondo membubukan menandatangan di banner.

Seluruh anggota DPRD Situbondo menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena dinilai membebani masyarakat . Para wakil rakyat ini menyampaikan penolakan melalui pernyataaan  bersama dan membubukan tandatangan di benner pada Jumat (8/11) siang.

Ada 45 anggota dewan dari 6 fraksi di DPRD Situbondo, semuanya sepakat menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan terutama untuk kelas III. Edy Wahyudi, ketua DPRD Situbondo,mengatakan, penolakan ini dilakukan karena anggota dewan melihat  dan mendengar jeritan masyarakat.

Kenaikan iuran BPJS kelas III yang rata-rata masih pra sejahtera sangat membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. "Jika pemerintah tetap menaikan iuran BPJS kesehatan, maka dapat dipastikan banyak warga tidak akan mampu membayarnya, apalagi bagi peserta," kata Edy Wahyudi.

Aspirasi anggota DPRD Situbondo mewakili seluruh masyarakat, nantinya akan disampaikan melalui perwakilannya kepada anggota DPR RI.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Iuran bpjs kesehatan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat pada 1 Januari 2020 mendatang. (yos)

Berita Terkait

Ini Alasan Presiden Joko Widodo Ngotot Naikan Iuran BPJS

BPJS Kesehatan Akan Kembalikan Selisih Kelebihan Iuran Bulanan

Pembiayaan Pasien Covid-19 Dibebankan ke BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Harus Patuhi Keputusan MA
Berita Terpopuler
Politisi Golkar : Bu Risma Milik Warga Surabaya, Bukan PDIP
Metropolis  14 jam

Dianggap Pekerja Beresiko, Belasan Jurnalis Ikuti Rapid Test
Peristiwa  15 jam

Hujan Deras Mengguyur Kecamatan Sumawe, Desa Tambakrejo Terendam
Peristiwa  4 jam

Ajak Akhiri Polemik, Demokrat Sebut Jatim Butuh 10 Unit Mobil PCR
Metropolis  14 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber