Berita Terbaru :
Puluhan Warga Demo Kanwil Ditjen Bea Cukai Jatim di Juanda
Kejari Musnahkan Barang Bukti 116 Dua Bulan Perkara
Tidak Memakai Masker, Sejumlah Pengendara Jalan Diminta Putar Balik
Pesta Minuman Keras Dua Warga Tewas
Datangi E-Warung Dinsos dan Supplier Bawakan Beras Pengganti
Warga Temukan Ratusan Amunisi Aktif
Layanan RSUA Disorot Pasiennya, Begini Kata Humas
Abaikan Protokol Kesehatan, Puluhan Warga Ikuti Rapid Test Gratis
Lagi, Kasus Covid 19 Ponorogo Tambah 2 Orang
Penerimaan Siswa Baru, SMP Negeri 2 Rejotangan Hanya Mendapatkan 3 Calon Siswa
Menanti Sanitasi Yang Layak, Begini Keluh Kesah Pasien Covid 19 Terisolasi di RSUA
Kampung Tangguh Covid 19 Binaa Kejari Sidoarjo Dengan Slogan Transparansi Penggunaan Anggaran
Terkilir, 3 Pendaki Gunung Lawu Dievakuasi Petugas
Warga Dua Desa Demo Kandang Ayam di Jember
Siswa Asal Kediri Ciptakan Drone Dari Bahan Bekas
   

KPU Sebut 5 Daerah Belum Serahkan Naskah Perjanjian Hibah
Pilkada  Rabu, 06-11-2019 | 12:53 wib
Reporter : Iman Pujiono
KPU RI meminta agar Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk turun tangan, demi lancarnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Foto Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyebut sebanyak 5 kabupaten kota hingga kini belum menandatangani serta menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.

Dalam konferensi pers di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, menyebut dari total 270 provinsi dan kabupaten kota yang ikut pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebanyak 5 kabupaten/kota belum menandatangani serta menyerahkan naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD kepada KPU.

Adapun 5 kabupaten tersebut yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, serta Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Menurut Arief Budiman Ketua KPU RI, menyayangkan sikap kepala daerah di lima kabupaten/kota yang belum menandatangani serta menyerahkan NPHD kepada KPU.

Sementara itu Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, meminta agar Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri dapat menegur kepala daerah yang belum menandatangani serta menyerahkan NPHD kepada KPU. "Kami khawatir, penyelenggaraan Pilkada serentak tak dapat berjalan di 5 kabupaten/kota yang belum menandatangani serta menyerahkan NPHD," kata Pramono.

Adapun anggaran NPHD untuk Pilkada serentak yang disetujui nilainya mencapai Rp 9 triliyun dari anggaran yang diusulkan Rp 11 triliyun. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. (pul)

Berita Terkait

Ketua KPU RI Minta Komisioner Terperiksa Kooperatif

KPU Usulkan Pengunaan E Rekap Agar Tidak Boros

KPU Sebut 5 Daerah Belum Serahkan Naskah Perjanjian Hibah

KPU RI Tak Rekomendasikan e-Voting
Berita Terpopuler
Menanti Sanitasi Yang Layak, Begini Keluh Kesah Pasien Covid 19 Terisolasi di RS...selanjutnya
Opini  2 jam

Tergelincir Lempengan Jalan, Pengendara Motor Terlindas Truck Trailer
Metropolis  16 jam

Stok Menipis, Harga Ayam Potong Terus Melambung
Ekonomi Dan Bisnis  16 jam

Sahabat Anak, Bhabinkamtibmas Polres Situbondo Bagikan Alquran dan Alat Kesehata...selanjutnya
Peristiwa  11 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Orangtua Protes PPDB SMP Zonasi
Pojok Pitu

Audiensi Dengan IDI, Risma Nangis dan Bersujud
Pojok Pitu

Di Palau Ini Dihasilkan Kepiting Jumbo dan Rumput Laut Berkuwalitas
Jatim Awan

Wisata Bahari Snorkling Pulau Gili Ketapang Siap Dibuka Dengan Protokol Kesehata...selanjutnya
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber