Berita Terbaru :
Memalukan, Muda Mudi Ini Berbuat Senonoh di Areal Taman Adipura Sumenep
Rem Blong, Truk Hantam Mobil dan Motor
Janda Mucikari Jual Anak Bau Kencur Tarif Rp 800 Ribu
Bocah Diduga Disunat Makhluk Halus Gemparkan Warga Tuban
Hasil Swab, 19 Pegawai Dispendukcapil Positif Virus Corona
Siswa Tuna Netra Kelas 1 SLB Ikut Lomba Hafalan Alquran Tingkat Asia
PKB Rekom Gus Ipul Maju Pilwali Kota Pasuruan
Tabrak Dump Truk Parkir, Seorang Pengendara Tewas di Mojokerto
Dua Bakal Calon Bupati Sidoarjo Masih Menunggu Rekom DPP PDIP
Polda Jatim Gelar Lomba Dalmas Sabhara dan Wanteror Brimob
Sholawat Lita Machfud berkumandang di Kampung Surabaya
Sangat Penting Mencegah Konflik Dengan Teman
Satgas Covid Sidoarjo Gelar Razia Masker di Pasar Taman
KPU Sumenep Umumkan Pendaftaran Cabup dan Cawabup Segera Dibuka September
Gas Lpg 3 Kilogram di Magetan Mulai Sulit Didapat
   

Lahan Konservasi Diuruk Jadi Perkampungan
Metropolis  Rabu, 30-10-2019 | 18:49 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, DPRD Surabaya menemukan dugaan jual beli lahan reklamasi di Kawasan Pantai Kenjeran Surabaya.Lahan tersebut bahkan diperjual belikan kepada masyarakat hingga ratusan juta rupiah.

Anggota Komisi CDPRD Surabaya Abdul Ghoni Muhlas Niam, turun langsung melihat lokasi tersebut. Posisinya berada di pesisir Pantai Ria Kenjeran Surabaya. Atau persis berada didalam lokasi wisata."Batas sempadan yang seharusnya menjadi lahan konservasi sekitar 100 meter dari bibir pantai mulai dipatok, bahkan mangrove ditebang untuk diuruk menjadi rumah," kata Abdul Ghoni Muhlas Niam.

Abdul Ghoni Muhlas Niammenuturkan, harga setiap kapling dipatok hingga mencapai Rp 130 juta. Para pembeli merasa dirugikan lantaran baru diketahui lahan tersebut kawasan reklamasi, dan pengurukan dilakukan tanpa ijin.

Politisi PDIP ini akan menindaklanjuti dan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari pengelola wisata,Pemkot dan warga yang menjadi korban. "Karena modus yang terjadi sudah tidak benar dan menyalahi aturan, tidak hanya itu dampak fatalnya terhadap lingkungan," tambah Abdul Ghoni Muhlas Niam.

Bahkan Abdul Ghoni Muhlas Niammenduga proses penjualan lahan tidak sesuai mekanisme.Termasuk izin reklamasi.Wilayah pesisir pantai sendiri masuk kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Hal tersebut tercantum diPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1/2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Apalagi setelah dikonfirmasi kepada pihak DKP provinsi, hanya ada dua wilayah yang resmi izin reklamasinya.Yakni pesisir Juanda dan wilayah Lamongan. (pul)



Berita Terkait

Warga Pantai Bulak Gerah, Pemkot Dianggap Tidak Ada Itikad Baik

Lahan Konservasi Diuruk Jadi Perkampungan

Ada Anggaran Pembebasan Lahan Konservasi di APBD
Berita Terpopuler
Lagi, Perawat Senior RS Delta Surya Meninggal Akibat Covid 19
Metropolis  13 jam

Punggung Naga, Jalur Ekstrim Menuju Puncak Piramid
Mlaku - Mlaku  14 jam

Hasil Swab, 19 Pegawai Dispendukcapil Positif Virus Corona
Covid-19  2 jam

Tabrak Dump Truk Parkir, Seorang Pengendara Tewas di Mojokerto
Peristiwa  3 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Awal September Subsidi Gaji Dari Pemerintah Cair 1,2 Juta
Jatim Awan

Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber