Berita Terbaru :
Positif Covid 19, Warga Peneleh Dikarantina
Pemkab Minta Bumdes Selaku Penyedia Beras Agar Selalu Jaga Mutu
Penjual Beli Motor Tewas Dibondet Saat Tidur Bersama Anak dan Isrtinya
Mangkir Jaga Check Poin, PNS Nyabu Ditangkap
Setan Sembunyi
Pasangan Suami Istri Tewas di Rumah Saudaranya
Tukang Sablon Pakai Ganja Selama Empat Tahun Jalani Persidangan Online
Ratusan Warga Arak Pasien Covid Sembuh Keliling Kampung
Populer di Play Store, Aplikasi Anti-China Sudah Dihapus Google
Merasa Tidak Adil, Warga Laporkan Bupati Ke DPRD
Penjualan Moge Anjlok, Triumph Rumahkan 400 Karyawan
Amankah Makan di Luar Rumah Saat Pandemi Corona?
Total 1.300 Calon Jamaah Haji Asal Tuban Gagal Berangkat
Miliki Bondet, Seorang Pria Lumajang Ditangkap Polisi
Mimos, Robot Tanaman Canggih Ala Jepang Karya Siswa SMK
   

DPRD Prihatin Sengketa Pilkades Marak di Kabupaten Madiun
Pilkada  Kamis, 24-10-2019 | 01:05 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edi Santoso mengaku prihatin dengan adanya sengketa Pilkades yang terjadi. Apalagi, yang menjadi sengketa adalah banyaknya suara rakyat yang terbuang sia sia, gara gara salah coblos.

Rasa prihatin disampaikan langsung usai aksi demo yang dilakukan ratusan massa yang tak puas dengan hasil pemilihan kepala desa. Anggota legislatif  dari Partai Demokrat menilai, sengketa tentu menjadi pelajaran yang berarti agar persoalan regulasi. "Kedepannya harus ada kesamaan pemahaman, baik pemahaman dari pihak legislatif, eksekutif hingga pemahaman warga dalam memahami regulasi," kata Kuat.

Para kandidat calon kepala desa yang ingin maju dalam kancah Pilkades, seharusnya ikut proaktif memberikan pendidikan kepada konstituennya cara memilih yang benar. Karena dengan adanya surat suara yang rusak jelas merugikan. Merugikan pemilik suara karena suaranya tidak dihitung, juga merugikan kandidat yang maju pada Pilkades di desa tersebut.
 
Terkait desakan massa yang tak puas hasil Pikades agar legislatif dan eksekutif mengacu Permendagri nomor 112 tahun 2014, Kuat Edi Santoso mengaku sudah ada peraturan Perda dan Perbub. Pihaknya  mendukung aturan Perda dan Perbub itu dijalankan.  Sedangkan jika ada calon kepala desa yang tidak puas ,  diminta untuk melalui mekanisme sesuai aturan.

Diketahui pada Pilkades marak ditemukan surat suara yang rusak. Jumlahnya tidaklah  sedikit. Bahkan satu desa rata rata surat suara dinyatakan tidak sah mencapai ratusan. (pul)

Berita Terkait

Sengketa Pilkades Geger, Majelis Hakim Verifikasi Surat Suara

Unik, Pasangan Suami Istri Maju Pilkades Didandani Ala Pengantin

Sehari Jelang Pilkades, Panitia Mulai Sibuk Siapkan TPS

Ketegangan Warnai Hari Terakhir Kampanye Pilkades Serentak
Berita Terpopuler
Merasa Tidak Adil, Warga Laporkan Bupati Ke DPRD
Hukum  5 jam

Pasangan Suami Istri Tewas di Rumah Saudaranya
Peristiwa  2 jam

Bejat, Begini Wajah Napi Asimilasi Yang Cabuli Anak Calon Istri
Peristiwa  12 jam

Penjual Beli Motor Tewas Dibondet Saat Tidur Bersama Anak dan Isrtinya
Peristiwa  55 menit



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber