Berita Terbaru :
Terpapar Covid 19, Satu Keluarga di Gubeng Kertajaya Meninggal
Rapid Test Massal Warga Pasar Taman, 10 Orang Pertama Rapid Tes, 8 di Antaranya Reaktif
Puluhan User Perumahan di Kawasan Sukodono Tertipu Pengembang
Puluhan Mahasiswa Keperawatan dan Keluarga Korban Pembunuhan Demo Ke Pengadilan Negeri Sidoarjo
Dilarang Keluar Rumah, Seorang Warga di Ngawi Lakukan Percobaan Bunuh Diri
Belasan Pasien Covid-19 Dari Tenaga Medis dan Keluarga Dinyatakan Sembuh
Ikhlas Nabung Selama 10 Tahun, Wanita Pedagang Kue Batal Berangkat Haji
ASN Lingkungan Pemkab Jember Rapid Test Massal
Menko PMK Tinjau Penyaluran BST Di Kota Malang
Disparta Tinjau Persiapan Hotel Yang Akan Kembali Buka
Ratusan Karyawan Pabrik Rokok Jalani Rapid Test Ulang
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh di Zona Merah Terdampak Covid 19
Seorang Karyawati Swalayan di Ponorogo Positif Covid 19
Setubuhi Gadis Bawah Umur, 2 Pemuda Tulungagung Ditangkap Polisi
5 Pasien Positif Corona Di Bojonegoro Dinyatakan Sembuh
   

Dewan Desak Pemprov Realisasikan Pembangunan Kilang Baru
Ekonomi Dan Bisnis  Jum'at, 04-10-2019 | 19:24 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Surabaya pojokpitu.com, DPRD Jatim mendesak pemerintah provinsi Jatim segera merealisasikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim dengan PT Pertamina soal pembangunan kilang minyak baru, grass root refinery (GRR) Pertamina-Rosneft di Tuban.

Penundaan yang terjadi saat ini sangat disayangkan mengingat ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar tempat pembangunan kilang minyak tersebut.

"Kita meminta kepada pemerintah propinsi Jatim untuk tidak menunda terlalu lama MOU untuk pembangunan kilang minyak itu. Keberadaan kilang minyak itu harus direalisasikan segera," ujar Budiono Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim.

Menurut anggota DPRD jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Tuban Bojonegoro ini, keberadaan kilang minyak tersebut diyakini sangat di harapkan oleh masyarakat sekitar. Selain dari sisi bisnis akan memberikan nilai lenih bagi pengusaha khusunya investor, disisi masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang akan timbul nantinya dikawasan pembangunan kilang tersebut.

Kata Budi, wajar bila masih ada pro dan kontra di masyarakat setempat terkait pembangunan kilang tersebut. Namun ini bukan menjadi kendala yang cukup berarti terkiat pembangunan kilang tersebut.

"Ini perlu ada penanganan yang komprehensif untuk mengatasi pro dan kontra dimasyarakat terntang pembangunan kilang ini. Mereka yang pro lahannya dibebaskan tidak perlu menunggu lagi secepatnya harus dibebaskan," ucapnya.

Untuk masyarakat yang kontra menurutnya perlu ada pendekatan dan sosialisasi khusus kepada mereka. Mengingat mereka juga masyarakat petani yang ini perlu ada jaminan kelangsungan mereka.

"Masyarakat yang kontra saya yakin bila mereka diberi pemahaman dan diberi kepastian pengganti usha mereka apalagi ada jaminan mereka nantinya dipekerjakan di kilang minyak itu, maka mereka akan mendukung pembangunan kilang itu," jelasnya.

Dijelaskan oleh pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro ini, pada intinya keberadaan kilang minyak tersebut perlu segera direalisasikan. Selain untuk memberikan kepastian pada investasi yang masuk juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Keberadaan kilang minyak tersebut jelas akan memberikan keuntungan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya untuk masyarakat sekitar. Dan ini juga akan memberikan dampak positif kepastian bagi investasi yang masuk," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim dengan PT Pertamina soal pembangunan kilang minyak baru, grass root refinery (GRR) Pertamina-Rosneft di Tuban gagal direalisasikan. Padahal menurut rencana MOU tersebut harus dilakukan pekan lalu.

Perlu diketahui, kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel minyak per hari kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft (Rusia) dengan nilai investasi Rp230 triliun itu butuh lahan seluas hampir 1.000 hektare.

Kebutuhan lahan kilang minyak ini mencapai 936 hektare. Rinciannya, sudah ada 348 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 109 hektar milik Perhutani, 314 hektar milik warga, dan 165 hektare reklamasi.(end)


Berita Terkait

Dewan Desak Pemprov Realisasikan Pembangunan Kilang Baru

Permohonan Gugatan Penetapan Lokasi Kilang Minyak Dikabulkan PTUN Jawa Timur, Warga Syukuran

Begini Reaksi Warga Tuban Saat Ada Proyek Pendirian Kilang Minyak

Warga Luruk Balai Desa Tolak Kilang Minyak, Pertemuan Dengan Kapolres Dibatalkan
Berita Terpopuler
Merasa Tidak Adil, Warga Laporkan Bupati Ke DPRD
Hukum  11 jam

Pasangan Suami Istri Tewas di Rumah Saudaranya
Peristiwa  8 jam

Penjual Beli Motor Tewas Dibondet Saat Tidur Bersama Anak dan Isrtinya
Peristiwa  7 jam

Pemkab Minta Bumdes Selaku Penyedia Beras Agar Selalu Jaga Mutu
Peristiwa  7 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber