Berita Terbaru :
Menuju New Normal, Polwan Blitar Sisir Tempat Keramaian
Produsen Rokok Terdampak Pandemi Covid-19, Produksi Turun 40 Persen
Penerapan New Normal Bidang Industri di Jatim
PPDB Online, Baru 4 SMPN Penuhi Pagu Pendaftar Siswa
Tahun Ajaran Baru Mulai 13 Juli 2020
Sebanyak 200 Orang Warga Rungkut Ikut Tes Swab Dengan Mobile PCR BNPB
98 Persen Perawat Klaster TKHI di Asrama Haji Sembuh
Pemkab Fungsikan Kampus Stikes Jadi Ruang Isolasi
Dokter di Surabaya Meninggal Dunia Berstatus PDP
Kebutuhan Padi di Jatim Masih Surplus, Hanya Kedelai yang Kekurangan
Sejak Pandemi Covid 19, Angka Ibu Hamil di Jatim Meningkat Tajam
Suami Pasien Nomor 4 Terkonfirmasi Positif Covid 19
Hantam Truck, Pelajar SMP Terseret Hingga Tewas
Warga Ponorogo Masih Bandel Terbangkan Balon Tanpa Awak
Warga Saudi Tak Kuasa Menahan Air Mata saat Masjid Kembali Dibuka
   

Ratusan Mahasiswa Dari Berbagai Kampus di Malang Turun ke Jalan
Malang Raya  Senin, 23-09-2019 | 12:00 wib
Reporter : Ali Makhrus
Malang pojokpitu.com, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang memenuhi depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (23/9) pagi. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menolak RKUHP hingga meminta pembatalan revisi undang undang KPK.

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat Melawan Oligarki melakukan aksi demo, dengan menggunakan dresskode pakaian berwarna hitam yang disimbolkan sebagai matinya demokrasi. Akibatnya arus lalu lintas pun dialihkan dan jalan sekitar bundaran tugu di tutup.

Fahrudin, perwakilan masa aksi, mengatakan, terdapat beberapa  tuntutan kepada DPR RI, diantaranya untuk mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU pertanahan, RUU permasyarakatan, dan mengesahkan RUU permasyarakatan penghapusan kekerasan seksual, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat.

"Kita juga menuntut kepada presiden untuk segera mengeluarkan perpu pencabutan undang-undang KPK dan undang-undang sumberdaya air," kata Fahrudin.

Masa aksi juga memberikan tuntutan terkait penghentian izin korporasi pembakar hutan, menuntut pembebasan aktivis pembela ham, advokat dan aktivis Papua serta pemerintah mengubah pelayanan kesehatan masyarakat atau BPJS.

Hingga saat ini aksi masih berlangsung, aksi ini dijaga ketat aparat gabungan. Total ada 200 lebih pasukan gabungan yang disiagakan untuk menjaga keamanan di aksi ini. (yos)

Berita Terkait

Rampungkan RUU Penyiaran, Komisi I DPR RI Dengar Pendapat di JTV

Unjuk Rasa Ribuan Buruh Tolak RUU Omniobus Law

DPD RI Prioritaskan RUU Kepulauan Agar Tidak Ada Ketimpangan Antar Daerah

Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Segera Disahkan
Berita Terpopuler
Alhamdulillah, 7 Pasien Dinyatakan Sembuh Dari Covid-19
Kesehatan  7 jam

Dump Truk Muatan Batu Coral Terbakar di Jalur Ngawi-Cepu
Peristiwa  6 jam

Hantam Truck, Pelajar SMP Terseret Hingga Tewas
Peristiwa  4 jam

Sebanyak 308 Pedagang Jalani Rapid Test, 2 Diantaranya Reaktif Covid-19
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber