Berita Terbaru :
Sehari, Jumlah Terkonfirmasi 25 Orang, Total Mencapai 116 Orang Positif Corona, Sembuh 75 Orang
Covid 19 Tinggi, Pemkot Tutup Pintu Masuk Surabaya
4 Hari Dioperasikan, RS Darurat Pemprov Jatim Telah Melayani 31 Orang
DPRD : Jika Tak Kondusif, Sunday Market Harus Ditutup Kembali
Tren Kesembuhan di Jatim Naik Cukup Signifikan
Dana Untuk RW Diminta Sekdes, Puluhan Pemuda Semalam Luruk Kantor Desa
Kisah Pilu Penjual Tempe, Distigma Negatif Akibat Data Rapid Tes Bocor
Terkendala Konversi Mata Uang, Calon Jemaah Dihimbau Tak Tarik Setoran di BPKH
Dewan Harap New Normal Kembali Geliatkan Perekonomian Masyarakat
Razia Masker, Petugas Temukan Pengendara Tak Memakai Masker
Jadwal Baru MotoGP 2020 Diharapkan Rampung Sebelum Akhir Juli
Dengan Protokol Ketat Santri Ponpes Zainal Hasan Genggong Kembali ke Pesantren
Karaoke Nekat Beroperasi Di Tengah Pendemi Covid-19, 7 Orang Diamankan
Belajar di Rumah Hingga Batas Waktu Tak Tertentu
Penjual Perlengkapan dan Oleh-Oleh Haji Terancam Rugi Puluhan Juta
   

DPR dan Pemerintah Kompak Sahkan RUU KPK
Mataraman  Selasa, 17-09-2019 | 15:38 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Gelombang penolakan terkait RUU KPK yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan Pemerintah. Selasa (17/9) ini DPR RI mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK yang pembahasanya terkesan cepat dan diam-diam.

Meski mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi bahkan dari KPK sendiri. Revisi UU KPK nomer 30 tahun 2002 baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI,  pada Selasa yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dihadiri oleh Menteri Humkum dan HAM Yasona Laoly dan Menpan Rb Syafrudin.

Berdasarkan pantauan di lapangan,  rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota dewan.

Dalam pengesahan kali ini diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh dan 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal dewan pengawas.

Pembahasan revisi UU KPK sejak resmi jadi usul inisiatif dpr hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya 13 hari. DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019.

Sebelumnya diberitakan revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi,  koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. 

Namun DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya kini disahkan. (yos)

Berita Terkait

Demo Dukung Revisi UU KPK, Massa PMII Bentrok di KPK

Arak Pocong KPK Keliling Kampus, Mahasiswa Desak UU KPK Dicabut

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Tolak Pengesahan RUU KPK

DPR dan Pemerintah Kompak Sahkan RUU KPK
Berita Terpopuler
Sedikitnya 3 Wisata Kota Batu Akan Dibuka
Mlaku - Mlaku  13 jam

Belajar di Rumah Hingga Batas Waktu Tak Tertentu
Pendidikan  10 jam

Karaoke Nekat Beroperasi Di Tengah Pendemi Covid-19, 7 Orang Diamankan
Peristiwa  9 jam

TNI Polri Salurkan Puluhan Ton Beras Terhadap Warga yang Luput Bantuan Pemerinta...selanjutnya
Peristiwa  12 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber