Berita Terbaru :
Polres Serahkan Bekas Kasus Pembunuhan Mertua Sekda ke Kejaksaan
Ditlantas Polda Jatim Sita 302 Kendaraan Roda 2 Berknalpot
Terapkan New Normal, KAI Siapkan Face Shiel untuk Penumpang
Hingga Saat Ini, Belum Ada Jamah Haji Yang Ambil Uang Pelunasan
Tiga Hari Tanpa Pj Sekda, Surat Menyurat Menumpuk di Meja
Cegah Penyebaran Covid 19, Polisi Ajak Ratusan Warga Berjemur
Habib Ini Borong Antibiotik Untuk Dibagikan Gratis
Miniatur Kendaraan Berbahan Limbah Tembus Mancanegara
Wawali Whisnu Sakti Harus Karantina Mandiri Karena Corona
KPU Jatim Akan Melakukan Tahapan Pilkada 15 Juni
Oknum LSM Peras Kades Terancam 9 Tahun Penjara
Disangka Akan Jual Bayi, Seorang Pria Bertato Diamankan Polisi
Korban Begal Dibacok, Sepeda Motor Dirampas di Lumajang
Warga Nganjuk Kembalikan Beras Bantuan Covid Tak Layak Konsumsi
   

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Tapal Kuda Dan Madura  Senin, 16-09-2019 | 14:52 wib
Reporter : Felli Kosasi
Probolinggo pojokpitu.com, Revisi UU KPK kini sudah bergulir di DPR RI, namun kegelisahan dan penolakan terus bergelora.

Salah satunya dari Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember, Senin (16/9) menggelar aksi penolakan revisi UU KPK. Dengan membawa replika keranda dan pocong, yang diibaratkan KPK yang dianggap sudah mati.

Massa melakukan Long March dari Double Way kampus Universitas Jember, hingga Bundaran Kantor DPRD Kabupaten Jember.

Revisi UU KPK dianggap melemahkan kinerja KPK yang selama ini dikenal tegas dan tidak pandang bulu. Peserta aksi juga membawa replika keranda mayat dan replika presiden yang menggotong jenazah, yang diibaratkan sebagai KPK.

Menurut Trisna Dwi Yuni, korlap aksi, revisi UU KPK ini terkesan terburu-buru masuk ke dalam prolegnas untuk segera disahkan menjadi UU. Ini diperparah dengan dukungan dari Presiden melalui Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang mengklaim mereduksi sebagian besar usulan dari DPR.

SKAK menyesalkan dukungan Jokowi atas revisi UU KPK. Mereka menuntut agar presiden membatalkan Revisi UU KPK melalui Kemenkumham dan Menpan Rb. "Adanya Dewan Pengawas KPK justru membuat KPK tidak independen lagi dalam memberantaskan tindak pidana korupsi," kata Trisna Dwi Yuni. (pul)






Berita Terkait

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK

Mahasiswa Sumenep Dukung Revisi UU KPK

Puluhan Aktifis Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Berita Terpopuler
Wawali Whisnu Sakti Harus Karantina Mandiri Karena Corona
Metropolis  3 jam

Disangka Akan Jual Bayi, Seorang Pria Bertato Diamankan Polisi
Peristiwa  4 jam

Pemkab Sidoarjo Cairkan Bantua Rp 6 Milyar Untuk Ketua RW
Metropolis  5 jam

Rapid Tes di Warkop, Seorang Pengunjung Dinyatakan Reaktif
Kesehatan  17 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber