Berita Terbaru :
Kejari Tunggu Pelimpahan Tahap 2 Kasus Watu Dakon
Total 122 Karyawan Petrokimia Group Ditemukan Positif Covid 19
GPD Minta YKP Surabaya Dibubarkan
Ketua DPRD Sayangkan MPLS Tatap Muka SMPN 4
Kurang Hati-Hati Saat Bermain, Bocah 13 Tahun Jatuh ke Sumur
Cegah Peyebaran Virus Corona, Pengadilan Agama Akan Ditutup Seminggu
Penumpang Tewas di Dalam Bus, Evakuasi Dengan Protokol Covid-19
Petugas BPCB Eskavasi Struktur Bangunan Kaki Candi Kerajaan Kuno
Xenia Tabrak Warung Karena Sopir Berhalusinasi
Mobil Minibus Berisi Puluhan Jerigen BBM Terbakar di SPBU Pamekasan
Tak Tahan Dirawat, Pasien Covid-19 Pilih Kabur
Liga 1 Restart, Madura United Pastikan Tetap Berkandang di Pulau Garam
Ingin Ketahui Fakta Penanganan Covid 19, Kapolda Jatim Akan Berkantor di Polsek
Meminimalisir Tatap Muka, MPLS Dengan Sistem Drive Thru
Kalau Zona Merah, Sebaiknya Salat Idul Adha Ditiadakan
   

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK
Peristiwa  Sabtu, 14-09-2019 | 18:00 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Gelombang aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, terus mengalir dari masyarakat peduli anti korupsi.

Meski kegiatan pegawai KPK libur, aksi dukung revisi undang undang KPK terus dilakukan. Mereka menganggap, KPK telah melakukan pembangkangan kepada presiden dan undang undang.

Ratusan massa aksi dari berbagai aliansi masyarakat peduli anti korupsi, Sabtu (14/9) sore kembali melakukan unjukrasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002,  tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sedang digodok oleh DPR dan pemerintah.

Selain menyuarakan mendukung revisi UU KPK, massa aksi juga membawa bendera merah putih, famlet dan spanduk sebagai ajakan mendukung revisI UU KPK.

Massa aksi menilai, pegawai KPK melakukan pembangkangan atas undang undang dan sikap presiden terkait revisi UU KPK, sehingga masa aksi menuntut agar wadah pegawai KPK dibubarkan.

Kordinator Aksi Husni Abbas, mengajak masyarakat agar mendukung revisi UU KPK, dan mendorong DPR dan pemerintah segera sahkan revisi UU KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan surat mandat kepada bawahanya untuk membahas revis UU KPK bersama DPR RI. Dalam poin  surat tersebut, diantranya presiden tidak setuju penyadapan kpk mendapat izin dari eksternal, presiden juga tidak setuju penyidik kpk hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. (yos)





Berita Terkait

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK

Mahasiswa Sumenep Dukung Revisi UU KPK

Puluhan Aktifis Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Berita Terpopuler
Pemkab Ancam Tutup Lagi Lokasi Wisata Yang Tidak Paruh Protokol Kesehatan
Mlaku - Mlaku  16 jam

GPD Minta YKP Surabaya Dibubarkan
Hukum  1 jam

Periksa Hewan Qurban, Petugas Temukan Hewan Terjangkit Penyakit Hipersalivasi
Peristiwa  15 jam

Cegah Peyebaran Virus Corona, Pengadilan Agama Akan Ditutup Seminggu
Politik  2 jam



Cuplikan Berita
Mobil Rombongan Gubernur Jawa Timur Kecelakaan di Tol Mojokerto-Kertososno
Pojok Pitu

Dendam Lama, Karyawan Pabrik Kayu Bacok Teman Kerja Pakai Samurai
Pojok Pitu

Dari 51 Peserta UTBK Reaktif, 38 Orang Ternyata Negatif Covid 19
Jatim Awan

Orkemiban, Minuman Tinggi Anti Oksidan Berbahan Daun Kelor
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber