Berita Terbaru :
Laka Truk Bak Terbuka Mengangkut Belasan Penumpang Terguling, 2 Tewas Seketika
Sekolah Siap Jalani Tatanan Baru New Normal
Dishub Tuban Ciptakan Garis Jaga Jarak Mirip di Moto GP
Wali Murid Khawatir Apabila Anaknya Kembali Masuk Sekolah
Dinas Pariwisata Siapkan Konsep New Normal Sarangan
Tim Gugus Tugas Covid 19 Ponorogo Sudah Lakukan 2000 Rapid Tes
Bupati Intruksikan Tegas Lakukan Pembubaran Tempat Berkumpulnya Warga
KPU Butuh Tambahan Anggaran Rp 9 Miliar Untuk Penerapan Protokol Kesehatan
Cafe Kopi yang Ditemukan 6 OTG Ditutup Sementara
Harga Empon-Empon Anjlok di Pasar Tradisional
Pemegang Senpi di Polres Malang Diperiksa
   

Mahasiswa Kecewa, Presiden Setujui Revisi UU KPK
Metropolis  Jum'at, 13-09-2019 | 18:52 wib
Reporter : Bagus Setiawan
Surabaya pojokpitu.com, Ratusan mahasiswa tergabung dari Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi tolak revisi Undang - Undang KPK di depan kantor DPRD Jawa Timur. Mahasiswa kecewa, Presiden menyetujui draft revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR dan sarat pelemahan lembaga anti rasuah.

Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya menggelar demo menolak adanya Revisi Undang Undang KPK di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Jalan Indrapura Surabaya, siang tadi.

Puluhan mahasiswa ini sepakat menolak adanya revisi UU KPK dan kecewa atas tindakan Presiden Joko Widodo, yang menyetujui poin yang diajukan DPR dalam merevisi UU KPK.

"Kami menganggap adanya skenario yang sudah dibentuk , dengan mudah dan cepatnya memutuskan. Bahkan menyetujui revisi UU KPK. Pasalnya berdasarkan peraturan perundang undangan, presiden memiliki batas waktu setidaknya 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR. Karena itu, kami menyoroti adanya tujuan politis dan rekayasa skenario yang sarat pelemahan lembaga anti rasuah yang sudah bekerja menguak kasus korupsi di tanah air," kata Agung Triputra - Ketua BEM Unair

Massa aksi, mengganggap KPK sebagai lembaga yang paling kredibel dan terpercaya dalam melakukan pemberatasan korupsi. Seharusnya menjaga komitmen sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia.(end)

Berita Terkait

OTT Bupati Sidoarjo Membuktikan Dewas Tidak Menghalangi Kinerja KPK

Inilah Tokoh yang Berpotensi jadi Anggota Dewas KPK

Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU Revisi ke MK

RUU KPK Resmi Diundangkan, Masyarakat Desak Presiden Keluarkan Perppu
Berita Terpopuler
Pemegang Senpi di Polres Malang Diperiksa
Malang Raya  15 jam

Dinas Pariwisata Siapkan Konsep New Normal Sarangan
Mlaku - Mlaku  9 jam

Cafe Kopi yang Ditemukan 6 OTG Ditutup Sementara
Malang Raya  13 jam

Wali Murid Khawatir Apabila Anaknya Kembali Masuk Sekolah
Pendidikan  8 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber