Berita Terbaru :
Angka Positif Covid Masih Tinggi, Perbatasan Surabaya Gresik Masih Longgar
Risma Bantah Kabar Penuhnya Kamar Isolasi Untuk Pasien Covid-19
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi dan Rob
Polda Jatim Susun Sasaran Penerima Bantuan Beras
Pemusatan Latihan Virtual Timnas U-19, Jack Brown dan Paul Aro Kok Tak Dipanggil?
Karyawan Pabrik Rokok Positif Covid-19, Kapolres Sidak Lokasi
Menurut Ketua DPRD jatim Penerapan New Normal Harus Didukung
Sebanyak 1600 Sampel Menumpuk di LPT Unair
Razia PSBB Jilid III, Masyarakat Masih Banyak Melanggar
Bertambah 5, Jumlah Kasus Covid-19 di Tulungagung 57 Orang
Meski Ombak Menurun, Petugas Larang Warga Dekati Bibir Pantai
RS Rujukan Covid-19 Overload
Pangkogabwilhan Sidak Percepatan Penanganan Covid-19 Di RS Darurat
PSBB Jilid 3, Pasien Positif di Kawasan Waru Meningkat
Kedua Orang Tua Bocah Tewas Terpanggang Dalam Mobil Belum Terima Surat Pemeriksaan
   

PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah
Pilkada  Rabu, 11-09-2019 | 17:36 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim.
Surabaya pojokpitu.com, Bawaslu Jawa Timur meminta PNS yang maju dalam pilkada serentak di tahun 2020 nanti, untuk mengundurkan diri setelah resmi mendaftarkan diri di KPU. Bawaslu juga meminta aparatur sipil negara untuk netral. Hal tersebut diungkapkan anggota Bawaslu usai bertemu dengan Gubernur Jatim di Gedung Grahadi Surabaya.

Bawaslu Jawa Timur masih terkendala dengan anggaran untuk proses tahapan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada 2020 di 19 kabupaten kota di Jatim. Saat ini, masih ada beberapa kabupaten kota yang anggaran untuk pengawasan belum ada, sehingga belum bisa berkerja.

Melihat kondisi itu, Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim, bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi Surabaya (11/9). Gubernur Jawa Timur sendiri akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk anggaran Bawaslu.

"Kami menyampaikan kepada Gubernur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak nanti, untuk mengudurkan diri dan tidak memanfaatkan program pemerintah untuk menaikan popularitas," tutur Aang Kunaifi

Bawaslu juga meminta PNS untuk netral dalam pilkada serentak nanti. Bawaslu mengaku siap menyongsong pilkada serentak di tahun 2020 nanti.(end)




Berita Terkait

PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah

Calon Kepala Daerah Diminta Buat Program Perlindungan Anak

PDIP Keluarkan 6 Rekom Calon Kepala Daerah di Jatim
Berita Terpopuler
Banjir Rob di Pantai Blitar, Air Laut Masuk Rumah
Peristiwa  9 jam

Seorang Satpam Bank Jatim Unit Dolopo Positif Corona
Peristiwa  8 jam

Ombak Dengan Ketinggian Hampir 3 Meter Menerjang Kawasan Pantai Malang Selatan
Malang Raya  5 jam

Antisipasi Banjir Rob Susulan, Warga Sine Bangun Tanggul Darurat
Peristiwa  11 jam



Cuplikan Berita
Fenomena Gelombang Tinggi Terjang Perairan Pacitan
Pojok Pitu

Banjir Bandang Terjang Pantura
Pojok Pitu

Korsleting Listrik, 2 Unit Bangunan Dilalap Si Jago Merah
Jatim Awan

Rumah Makan Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber