Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Hukum 

Ketua KPK Agus Raharjo, berharap Presiden Joko Widodo konsisten tidak melemahkan KPK dengan cara menolak revisi UU KPK. Foto Iman
KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Jum'at, 06-09-2019 | 10:28 wib
Oleh : Iman Pujiono
Berita Video : KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Pemberantasan Korupsi, menolak hasil paripurna DPR tentang revisi undang undang KPK. KPK menilai, revisi UU KPK justru akan melemahkan kinerja.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakanan, revisi undang undang KPK nomor 30 tahun 2003, yang telah disetujui oleh anggota DPR RI melalui sidang paripurna, dapat melemahkan kinerja KPK. Maka lembaga anti rasuah diujung tanduk.

Ada 9 poin dalam revisi UU KPK yang melemahkan kinerja. Diantaranya, independensi, penyadapan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

"Tidak hanya revisi UU KPK, DPR juga sedang menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi," kata Agus.

KPK berharap, upaya pemberantasan korupsi tetap diperkuat, agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak.

Perlu diketahui, sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, telah menangani 1064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang.

Jumlah OTT sebanyak 123 kali, jumlah tersangka dari OTT 432 orang, terdiri dari anggota DPR, DPRD 255 perkara, kepala daerah 30 perkara, pimpinan partai politik 6 perkara, kepala lembaga atau kementerian 27 perkara. (pul/vd:yan)

Berita Terkait


Paripurna Penetapan AKD DPRD Surabaya

KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK

Paripurna Terakhir Sebagai Ajang Pamitan Anggota Dewan yangg Tidak Terpilih

Satu Tahun Tidak Hadiri Paripurna, Pasca Sakit Walikota Hadir


Rapat Paripurna Terakhir, DPRD Sidoarjo Setuju Pembangunan RS Barat dengan Skema APBD

Festival Tumpeng Paripurna, 4 Warna Sebagai Warisan Kerajaan Majapahit

Fraksi PDIP dan Golkar Angkat Bicara Soal Paripurna Gagal Dua Kali

4 Dewan Tersangkut Kasus Jasmas Absen Paripurna, Tapi Ikut Kunker

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber