Berita Terbaru :
HNW: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan UU Pesantren
Pondok Gontor 2 Klaster Baru Covid-19, Begini Respons Gus Jazil MPR
Bursa Transfer: Kiper Tangguh ke Chelsea, Bintang Barcelona ke MU
Sejumlah Pria Bertubuh Kekar Menyobek Spanduk Partai Berkarya, Ada Tommy Soeharto
   

KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Hukum  Jum'at, 06-09-2019 | 10:28 wib
Reporter : Iman Pujiono
Ketua KPK Agus Raharjo, berharap Presiden Joko Widodo konsisten tidak melemahkan KPK dengan cara menolak revisi UU KPK. Foto Iman
Berita Video : KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Pemberantasan Korupsi, menolak hasil paripurna DPR tentang revisi undang undang KPK. KPK menilai, revisi UU KPK justru akan melemahkan kinerja.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakanan, revisi undang undang KPK nomor 30 tahun 2003, yang telah disetujui oleh anggota DPR RI melalui sidang paripurna, dapat melemahkan kinerja KPK. Maka lembaga anti rasuah diujung tanduk.

Ada 9 poin dalam revisi UU KPK yang melemahkan kinerja. Diantaranya, independensi, penyadapan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

"Tidak hanya revisi UU KPK, DPR juga sedang menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi," kata Agus.

KPK berharap, upaya pemberantasan korupsi tetap diperkuat, agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak.

Perlu diketahui, sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, telah menangani 1064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang.

Jumlah OTT sebanyak 123 kali, jumlah tersangka dari OTT 432 orang, terdiri dari anggota DPR, DPRD 255 perkara, kepala daerah 30 perkara, pimpinan partai politik 6 perkara, kepala lembaga atau kementerian 27 perkara. (pul/vd:yan)

Berita Terkait

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Akan Dilakukan Secara Terbatas

Terhambat Status Keadaan Darurat, DPRD Tunda Sidang Pembahasan LPKJ

Rapat Paripurna DPR dan Legeslatif Sepi Peserta

Unik, Rapat Paripurna DPRD Dikemas Ala Nuansa Keraton
Berita Terpopuler


Cuplikan Berita
Viral Hasil Tes Rapid Peserta UTBK Berubah
Pojok Pitu

Dokter dan Satpam Postif Covid 19, Puskesmas Wates Mojokerto Ditutup Sementara
Pojok Pitu

Delapan Terkena Corona, Membuat Ribuan Karyawan PT KTI Diliburkan
Jatim Awan

Ternyata Satu Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber