Berita Terbaru :
Diduga Korsleting Listrik, Atap Rumah Terbakar
Ratusan Pekerja Seni dan Pemilik Usaha Sound Sistem di Banyuwangi Gelar Aksi di Depan Kantor Gugus Tugas Covid-19
Bawaslu Jatim Banyak Menemukan Petugas PPDP Tidak Mematuhi Prosedur Coklit
Dimasa Pandemi, Seniman Pilih Buka Angkringan
Pemkot Surabaya Klarifikasi Pernyataan Risma Surabaya Hijau
Satu PDP Meninggal Dunia, Keluarga Tolak Pemulasaraan Protokol Kesehatan
Empat Rumah di Royal Kencana Disatroni Maling
Ulama Jember Doa Bersama Untuk Korban Bom Beirut
Seluruh Pegawai Puskesmas Maospati Jalani Tes Swab
Komisi A Minta Peran Aktif Guru di Wilayah Minim Akses Internet
Ipong Kantongi 4 Kandidat Pendampingnya di Pilkada 2020
Baru Keluar Penjara, Pencuri Modus Cari Kos Kembali Berulah
Rumah Roboh Timpa Penghuni, Seluruh Perabotan Tak Terselamatkan
Terobos Lampu Merah, 2 Pelajar Terkapar Terlibat Kecelakaan
Kasus Kematian Covid-19 Lampaui Persentase Global
   

KPK Akan Pangil Lagi PakDe Karwo Pekan Depan
Hukum  Jum'at, 23-08-2019 | 10:34 wib
Reporter : Iman Pujiono
Juru bicara KPK Febri Diansyah
Jakarta pojokpitu.com, Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Sukarwo atau Pak De Karwo tidak datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak De seharusnya dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan suap APBD Kabupaten Tulungagung 2015-2018 yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono .

Juru bicara KPK Febri Diansyah  pada Kamis (22/8) malam menyampaikan, penyidik KPK menjadwalkan ulang Soekarwo Mantan Gubernur Jawa Timur menjadi saksi tersangkan atas nama Supriyono Ketua DPRD Tulungagung. Terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2018.

Febri menyatakan pemangilan ulang dilakukan pada pekan depan. "KPK berharab yang bersangkutan hadir untuk dimintai keterangan yang dibutuhkan," kata Febri.

Seperti diketahui, Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4,8 miliar selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo.

Suap tersebut berkaitan dengan pembahasan, pengesahan,  dan pelaksanaan APBD dan atau APBD perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2018. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Syahri Mulyo, divonis 10 tahun penjara.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,7 miliar dengan rincian.  Penerimaan fee proyek APBD murni dan APBD perubahan selama 4 tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta, setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK,  dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014 hingga 2018.  Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar. (Pul/vd:yan)

Berita Terkait

Jokowi Tunjuk Soekarwo Jadi Watimpres

Pak Jokowi Lantik Wantimpres, Salah Satunya Pakde Karwo

Diperiksa 8 Jam Pakde Karwo Ditanya 10 Pertanyaan Oleh Penyidik

Akhirnya Pagi Ini Pak De Karwo Penuhi Pangilan KPK
Berita Terpopuler
Terobos Lampu Merah, 2 Pelajar Terkapar Terlibat Kecelakaan
Peristiwa  4 jam

Tim Satgas Awasi 6 Orang Positif Covid 19 di Rumah Makan Rawon Nguling
Covid-19  7 jam

Dump Truk Bermutan Pasir Terlibat Kecelakaan, Sopir Terjepit
Peristiwa  7 jam

Karena Takut Covid 19, Seorang Ibu Melahirkan Bayinya di Kamar Mandi
Malang Raya  6 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber