Berita Terbaru :
Terjaring Operasi Masker, Para Pelanggar Diberikan Pilihan Hukumannya Setelah Diceramahi Camat
Meski Panen Raya, Petani Garam Masih Merugi Karena Hujan yang Masih Turun
Kepala Pusjarah Polri Kunjungi Monument Brimob Bukti Menghalau Belanda Tahun 1949
Hari PMI, Sugiri Bagi Bagi Masker dan Susu Telor
Ipong Muchlissoni Temu Komunitas Pemuda Milenial
Limbah Masker Medis Berserakan di Samping Rumah Sakit Covid
Warga Digegerkan Penemuan Bayi Laki-Laki di Sawah Belakang Puskesmas
78 Bangunan Semi Permanen Tanpa Izin Dirubuhkan
Siswi Berhenti Sekolah Karena Tidak Punya HP
Tak Menguanakan Masker Dengan Benar, Puluhan Awak Bus Jalani Sanksi Sosial
Empat Pj Orkes Dangdut Viral Diberi Sanksi Berlapis
Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan Berhasil Diamanakan Oleh Tim Gabungan Covid Hunter
Diduga Rem Blong, Truk Tronton Sasak 4 Rumah di Jalur Wisata Bromo
Gudang Mesin Jahit Jalan Veteran Surabaya Ludes Dilalap Api
Bencana Kekeringan Belum Bisa Diatasi, Terutama Daerah Kering Kritis
   

Awas..Sekolah Tak Boleh Ambil Keuntungan Penjualan Seragam Saat PPDB
Pendidikan  Senin, 22-07-2019 | 11:46 wib
Reporter :
Foto dok pojokpitu.com
Surabaya pojokpitu.com, Dinas Pendidikan Surabaya sudah memperingatkan sekolah agar tak mencari untung dari penjualan seragam. Surat edaran mengenai hal itu sudah dilayangkan 8 Juli lalu. Kenyataannya, surat edaran tersebut dilanggar SD dan SMP negeri. Beberapa wali murid mengeluh karena harus membayar Rp 2,1 juta untuk membeli kain seragam di koperasi sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sekolah tidak dibenarkan untuk memungut biaya apa pun dalam penerimaan peserta didik baru lewat penjualan seragam. Hal itu tertuang dalam pasal 181 dan 198 PP Nomor 17 Tahun 2010.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah, dan dewan pendidikan, baik secara perseorangan maupun kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam.

"Sekolah juga tidak dibenarkan untuk memaksa para orang tua murid harus membeli seragam yang disediakan oleh sekolah," tegas dia seusai penutupan Bimtek Penanaman Nilai Pancasila baru - baru ini.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, penjualan seragam oleh koperasi atau komite sekolah juga harus mendapat persetujuan orang tua atau wali murid.

"Harus dibicarakan secara transparan dengan para orang tua siswa sehingga tidak menjadi keberatan di belakang hari," ujarnya.

Persoalan seragam sekolah juga menjadi rasan-rasan di DPRD Surabaya. Terlebih lagi, komisi D yang membidangi urusan pendidikan tak segera mengagendakan hearing. Karena itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji berencana memanggil sendiri perwakilan pemkot untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.

"Kami akan panggil diknas karena banyak laporan warga yang berkeberatan," kata Armuji.

Dia tak menyalahkan dinas pendidikan. Menurut dia, yang bersalah dalam hal ini adalah pihak sekolah.

Namun, dia tak mungkin memanggil seluruh kepala SDN dan SMPN yang kompak menarik uang kain seragam dengan harga yang tak wajar itu. (sal/his/c11/tia/jpnn/pul)

Berita Terkait

Aneh, 2 Tahun Tutup Sekolah Tetap Dapat Anggaran Pengadaan Seragam

Penjualan Seragam Sekolah Menurun Hingga 75 Persen

Toko Seragam Sekolah Alami Penurunan Jelang Tahun Ajaran Baru

2020, Pemkot Madiun Adakan Seragam Sekolah Gratis
Berita Terpopuler
Pasutri di Ngawi Hidup Serba Keterbatasan
Peristiwa  8 jam

Diduga Rem Blong, Truk Tronton Sasak 4 Rumah di Jalur Wisata Bromo
Peristiwa  5 jam

Bencana Kekeringan Belum Bisa Diatasi, Terutama Daerah Kering Kritis
Metropolis  6 jam

Gudang Mesin Jahit Jalan Veteran Surabaya Ludes Dilalap Api
Metropolis  6 jam



Cuplikan Berita
Diduga Jaringan Internasional, Polisi Tembak Mati Gembong Narkoba
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Gudang Mebel dan Dua Rumah Hangus Terbakar
Pojok Pitu

Ratusan Driver Online Unjuk Rasa dan Sweping Rekan
Jatim Awan

KPU Surabaya Segera Publikasikan DPS Pada Warga
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber