Berita Terbaru :
Empat Pasien Reaktif Dijemput Jalani Isolasi
Hasil Rapidtest 815 Karyawan Pabrik Rokok Madiun Non Reaktif
Bupati Kunjungi 8 Orang Yang Dikarantina Karena Mudik
Ratusan Pedagang di 3 Pasar Bojonegoro Ikut Rapid Test
Tambang Batu Kapur Runtuh, Alat Tambang Rusak Tertimbun
Optimalkan Laboratorium, Surabaya Tak Perlu Mobil Tes PCR
Kasus Covid 19 di Jatim Capai 4.409 Orang
PMI Kirim Bantuan Ventilator ke RS Muhammadiyah Lumajang
Manfaatkan Mobile PCR, Ratusan Petugas Medis dan Masyarakat Tulungagung Diuji Swab
Doni Monardo : Mobil PCR Untuk Provinsi Jatim, Namun Khusus Untuk Kota Surabaya
Memang, Test PCR Lebih Akurat Dibandingkan Rapid Test
Pemprov Bantah Bantuan Mobil PCR Dari BNPB Khusus Kota Surabaya
Penyakit GERD Sering Muncul Setelah Lebaran, Apa Penyebabnya?
Penjual Ketupat Matang Tetap Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19
Golkar Ingatkan Walikota Surabaya Jangan Cari Sensasi di Tengah Pandemi Covid-19
   

DKPPP Copot Posisi Ketua Bawaslu Kota Surabaya
Politik  Kamis, 18-07-2019 | 01:11 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu memberhentikan posisi Ketua Bawaslu Kota Surabaya.

Hadi Margo Sambodo dipecat sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, serta komisioner Bawaslu Kota Surabaya yang diberikan teguran keras antara lain Usman, Muhamad Agil Akbar, Hidayat  dan Yaqub Baliyya. Pemberian saksi tersebut dibacakan dalam sidang rapat pleno yang digelar di gedung DKPP Jakarta.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Harjono dan lima anggota, kelima anggota Bawaslu Surabaya ini terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Salah satunya sesuai Salinan Putusan Nomor Perkara 87-PKE-DKPP/IV/2019 dengan Teradu Bawaslu Kota Surabaya.

Yakni, ketidaknetralan Hadi Margo Sambodo dan Muhammad Agil Akbar dalam Pileg 2019. Keduanya diduga terlibat keberpihakan pada salah satu Caleg DPR RI.

Itu dibuktikan dalam tangkapan layar (screenshot) percakapan singkat WhatsApp, bahwa keduanya ikut mengkonsolidasikan Panwascam dalam memenangkan Caleg tersebut.

"Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau final dari sebuah perkara yang telah diperiksa," terang Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad D Sutrisno melalui pernyataan resmi yang dilansir kepada media.

Dikonfirmasi pesan singkatnya, Muhammad Agil Akbar tak banyak berkomentar. "Sesuai ketentuan perundang undangan mas. Putusan DKPP wajib dipatuhi penyelenggara pemilu," katanya.

Sementara, Hadi Margo Sambodo masih belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan. Bahkan konfirmasi via ponsel milik Hadi Margo tidak aktif hingga berita ini ditulis.(pul)

Berita Terkait

Terindikasi Ikut Parpol, Bawaslu Sarankan Coret 47 Calon PPS

Kepala Bappeko Eri Cahyadi Datangi Bawaslu Didampingi Kepala Kominfo dan Kabag Hukum

Tahapan Pilkada, Bawaslu Kota Pasuruan Temukan ASN Tidak Netral

Chairul Anam Ditunjuk Jadi Pengganti Komisioner Bawaslu Yang Dipecat
Berita Terpopuler
Golkar Ingatkan Walikota Surabaya Jangan Cari Sensasi di Tengah Pandemi Covid-19...selanjutnya
Metropolis  6 jam

19 Kampung Tangguh Covid-19 Diresmikan Bertahap di Tulungagung
Peristiwa  15 jam

Keberadaan Kandang Dinilai Ganggu Wisata Monumen Kresek
Peristiwa  13 jam

Doni Monardo : Mobil PCR Untuk Provinsi Jatim, Namun Khusus Untuk Kota Surabaya
Politik  4 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber