Berita Terbaru :
Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
   

KPK Tuntut Mantan Sekda Malang Hukuman 3 Tahun Penjara
Hukum  Selasa, 16-07-2019 | 19:55 wib
Reporter : Fakhrurrozi
Berita Video : KPK Tuntut Mantan Sekda Malang Hukuman 3 Tahun Penjara
Malang pojokpitu.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 3 tahun penjara terhadap mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono. KPK menilai Cipto Wiyono terbukti memberi suap ke anggota DPRD Kota Malang terkait perubahan APBD-P tahun 2015.

Dalam tuntutannya, dua jaksa KPK, Arief Darmanto dan Ahmad Burhanudin menilai terdakwa Cipto Wiyono, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang terbukti bersalah memberi suap ke anggota DPRD Kota Malang terkait perubahan APBD-P tahun 2015. Jaksa KPK akhirnya meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menghukum terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara.

Jaksa KPK juga memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa dengan membayar denda Rp 200 juta. Selain itu, terdakwa yang terbukti menerima uang Rp 350 juta, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta, subsider 4 bulan penjara. Atas tuntutan ini, Hakim Hizbullah sampai harus mengulang membacakan tuntutan jaksa KPK.

Selain itu, jaksa KPK Arif Suhermanto, juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan dengan pencabutan hak politik terdakwa selama 4 tahun.

Sekedar diketahui, Cipto Wiyono, mantan Sekda Kota Malang ini ditetapkan KPK sebagai tersangka ke-45 kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Komisi antirasuah ini menduga Cipto Wiyono bersama-sama mantan Walikota Malang, M. Anton, dan mantan Kadis PUPPB Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyono, memberikan suap kepada M. Arief Wicaksono, selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang dan puluhan anggota DPRD Kota Malang lainnya.

KPK menyebut Cipto Wiyono berperan dalam menyiapkan uang suap untuk para anggota dewan tersebut, untuk persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD.(end)

Berita Terkait

Kadis PU Diperiksa Kejari, Terkait Proyek Koridor Kayutangan

Mantan Kadinkes Kabupaten Malang Akhirnya Ditahan Kejari Kabupaten Malang

Laode M. Syarif: DPRD Kota Malang Aset Besar Dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Tuntut Mantan Sekda Malang Hukuman 3 Tahun Penjara
Berita Terpopuler
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  2 jam

Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Peristiwa  1 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber