Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Hukum 

Terkait Dugaan Suap Milyaran, KPK Geledah Rumah Pegawai Bappeda dan Dewan Tulungagung
Jum'at, 12-07-2019 | 18:23 wib
Oleh : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak membongkar kasus korupsi. Terbaru, KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Diungkapkan Febri Diansyah, juru bicara KPK, penggeledahan ini dilakukan sejak Rabu (10/7) hingga Kamis (11/7) kemarin, terkait dugaan kasus suap yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, demikian sseperti dilansir media online. Namun selain Supriyono, kasus tersebut juga bakal menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pejabat pemerintah Provinsi Jatim.

Supriyono, selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang juga politikus PDIP itu merupakan tersangka kasus suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung, dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak pukul 10.00 WIB pagi hingga malam," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/7).

"Rabu (10/7), dilakukan penggeledahan di satu lokasi, yakni Kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dari lokasi tersebut, disita sejumlah dokumen penganggaran," tambahnya.

Kegiatan penggeledahan dilanjutkan pada hari Kamis (11/7) di empat rumah pribadi pegawai Bappeda Provinsi Jatim, baik yang masih aktif, ataupun sudah pensiun.

Supriyono diduga menerima uang untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018. Juga ada, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka Supriyono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Dalam dakwaan, Supriyono bukan satu-satunya pejabat yang disebut Jaksa KPK menerima aliran dana dari Syahri Mulyo.

Jaksa juga menyebut, uang mengalir ke Wabup Tulungagung yang kini jadi Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, sebesar Rp 4,675 miliar, Sekda Tulungagung Indra Fauzi Rp 700 juta, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Tulungagung Hendry Setiyawan Rp 2,985 miliar, serta aparat penegak hukum, wartawan, dan LSM Rp 2,222 miliar.

Selain pejabat di Kabupaten Tulungagung, duit haram itu juga dinikmati oleh pejabat Provinsi Jatim. Di antaranya, Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jatim Budi Juniarto sejumlah Rp 8,025 miliar, Kepala Keuangan Provinsi Jatim Budi Setiyawan Rp 3,75 miliar, Kepala Bidang Fisik Prasarana Jatim Tony Rp 6,75 miliar, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung Chusainuddin Rp 1 miliar, dan Ahmad Riski Sadiq Rp 2,93 miliar.

Keterangan sejumlah saksi menguatkan adanya fee yang mengalir ke Wabup dan Ketua DPRD Tulungagung itu. Sejumlah saksi itu di antaranya adalah Kepala Bidang Dinas PUPR Tulungagung Sukarji, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPKAD Yamani, dan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setyawan. Ketiganya adalah pengepul uang fee tersebut.

Sukarji mengungkapkan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang dikumpulkannya, disetor ke BPKAD melalui Yamani. Sementara Yamani dan Hendry Setiawan mengakui, sejumlah uang telah disetorkan ke pejabat Kabupaten Tulungagung, seperti disebut dalam dakwaan jaksa. Ada yang rutin disetorkan setiap tahun, ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018.

Adapun terkait Maryoto sudah digarap KPK pada 16 Mei lalu. Dari Maryoto, penyidik mendalami koordinasi APBD Tulungagung 2015-2018.(end)

Berita Terkait


Tangapan KPK Status Supriyono Kembali Jadi Angota DPRD Tulungagung

KPK Periksa Dua Orang Dekat Pakde Karwo Sebagai Saksi Ketua DPRD Tulungagung

KPK Pangil Kabid Fisik Prasarana Provinsi Jatim

Gubernur Jawa Timur Tidak Mau Ikut Campur, Terkait Adanya Pejabat Diperiksa KPK


KPK Periksa Bappeda Tulungagung dan Anggota DPRD

Terkait Dugaan Korupsi Seragam Batik, Kepala Bappeda Diperiksa Kejaksaan

Terdakwa Korupsi Bappeda, Sri Utami Divonis 1 Tahun Penjara

Usai Penggeledahan, Tim KPK Bawa Berkas dan Dokumen dari Kantor Bappeda

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber