Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Metropolis 

FPPP DPRD Jatim Nyatakan Tolak Wacana Interpelasi Gubernur Jatim
Rabu, 10-07-2019 | 11:38 wib
Oleh : Ayul Anhdim
Surabaya pojokpitu.com, Wacana interpelasi yang digulirkan terhadap Gubernur Jatim tampaknya akan musnah sebelum sempat direalisasikan. Paling tidak ada dua fraksi yang menyatakan siap pasang badan. Kedua fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan FPPP.

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim yang terang-terangan pasang badan jika ada keinginan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Paransa terkait tudingan pelanggaran Perda  BUMD.

PPP melalui Sekretaris FPPP Mahdi, SE, menyatakan Fraksi PPP melihat tidak ada alasan apapun yang membuat wacana interpelasi terhadap Gubernur Jatim itu layak diwujudkan. "Secara aturan kan jelas ada acuannya. OJK juga sebut sudah ada kajian hukum, Bank daerah sejenis di propinsi lain kan juga diperbolehkan. Artinya kan itu tidak diputuskan sembarangan, ada dasar hukumnaya," kata Politisi asal Probolinggo ini. 

Wacana interpelasi itu bagi PPP sangatlah berlebihan, "Mungkin cukup diingatkan dan dimintai dulu penjelasan secara komisi melalui Bank Jatim dan Biro terkait di Pemprov," katanya.

Sedang  persoalan BUS Jatim, kata Mahdi yang juga Wakil Ketua Komisi D ini, berpendapatm keputusan itu bisa jadi bentuk kehati hatian, mengingat ini adalah usaha di bidang keuangan yang membutuhkan perhitungan matang. Agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan pemerintahan bisa menjalankan bisnis ini dengan menunjuk orang orang yang credible. 

"Kami melihat ini sesuatu yang wajar. Jadi bagi FPPP wajib kami mem-backup penuh Bu Khofifah baik untuk urusan Bank Jatim ini, juga semua program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Ingat 5 tahun ke depan, PPP akan pasang badan penuh," pungkasnya. 

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Jatim Malik Efendi mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa diinterpelasi karena melakukan pelanggaran dua perda terkait Bank Jatim.

"Pelanggaran dua perda yaitu terkait pendirian bank Jatim Syariah dan perda tentang susunan direksi dan komisaris Bank Jatim. Dengan dua perda tersebut Gubernur Jatim Khofifah bisa diinterpelasi," terang politisi dari PAN ini.(end)

Berita Terkait


Gubernur Jatim Akan Perketat Perjalanan Kepala Daerah ke Luar Negeri

Gubernur Akan Mewujutkan Transportasi Terpadu Ring Road Jawa Jatim

FPPP DPRD Jatim Nyatakan Tolak Wacana Interpelasi Gubernur Jatim

Presiden Doakan Samawa Anak Gubernur Khofifah


Gubernur Jawa Timur Ingin Jatim Unggul dalam SDM dan Pariwisata

Gubernur Pimpin Renungan Cuci TMP Mayjen Sungkono

Gubernur Berikan Penghargaan Satya Lencana Kepada 150 ASN

Gubernur Akan Gelar Hiburan Rakyat dan Pesta Kuliner Khas Jatim

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber