Berita Terbaru :
6 Ribu Lebih Alat Rapid Test Sudah Digunakan Tracing
Mulai Minggu Depan Pelayanan Uji Kir Kembali Dibuka
Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
   

FPPP DPRD Jatim Nyatakan Tolak Wacana Interpelasi Gubernur Jatim
Metropolis  Rabu, 10-07-2019 | 11:38 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Surabaya pojokpitu.com, Wacana interpelasi yang digulirkan terhadap Gubernur Jatim tampaknya akan musnah sebelum sempat direalisasikan. Paling tidak ada dua fraksi yang menyatakan siap pasang badan. Kedua fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan FPPP.

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim yang terang-terangan pasang badan jika ada keinginan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Paransa terkait tudingan pelanggaran Perda  BUMD.

PPP melalui Sekretaris FPPP Mahdi, SE, menyatakan Fraksi PPP melihat tidak ada alasan apapun yang membuat wacana interpelasi terhadap Gubernur Jatim itu layak diwujudkan. "Secara aturan kan jelas ada acuannya. OJK juga sebut sudah ada kajian hukum, Bank daerah sejenis di propinsi lain kan juga diperbolehkan. Artinya kan itu tidak diputuskan sembarangan, ada dasar hukumnaya," kata Politisi asal Probolinggo ini. 

Wacana interpelasi itu bagi PPP sangatlah berlebihan, "Mungkin cukup diingatkan dan dimintai dulu penjelasan secara komisi melalui Bank Jatim dan Biro terkait di Pemprov," katanya.

Sedang  persoalan BUS Jatim, kata Mahdi yang juga Wakil Ketua Komisi D ini, berpendapatm keputusan itu bisa jadi bentuk kehati hatian, mengingat ini adalah usaha di bidang keuangan yang membutuhkan perhitungan matang. Agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan pemerintahan bisa menjalankan bisnis ini dengan menunjuk orang orang yang credible. 

"Kami melihat ini sesuatu yang wajar. Jadi bagi FPPP wajib kami mem-backup penuh Bu Khofifah baik untuk urusan Bank Jatim ini, juga semua program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Ingat 5 tahun ke depan, PPP akan pasang badan penuh," pungkasnya. 

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Jatim Malik Efendi mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa diinterpelasi karena melakukan pelanggaran dua perda terkait Bank Jatim.

"Pelanggaran dua perda yaitu terkait pendirian bank Jatim Syariah dan perda tentang susunan direksi dan komisaris Bank Jatim. Dengan dua perda tersebut Gubernur Jatim Khofifah bisa diinterpelasi," terang politisi dari PAN ini.(end)

Berita Terkait

Gubernur Jatim Sampaikan Cegah Covid-19 Saat Lebaran

Saluran Air di Depan Kediaman Gubernur Tercemar Limbah Cair Warna Hijau

Bukan Cuma Persebaya yang Bikin Bu Khofifah Senang, Bonek Juga

Rajut Solidaritas Suporter Bola Pasca Bentrok, Polres Blitar Kota gelar Nobar
Berita Terpopuler
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  5 jam

Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Peristiwa  4 jam

Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Peristiwa  3 jam

Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Peristiwa  3 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber