Berita Terbaru :
Sebanyak 308 Pedagang Jalani Rapid Test, 2 Diantaranya Reaktif Covid-19
New Normal, Golkar Cetuskan Subsidi untuk Pondok Pesantren di Jatim
Ada Aktor Ditangkap karena Kasus Narkoba, Ini Inisialnya
Jumlah Kasus Corona di Jatim Bertambah 265
Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
PSSI Pastikan Persiapan Timnas U-16 dan U-19 Jalan Terus
Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Detailer Farmasi Menjual Kopi Keliling Dengan Sepeda Angin
Jatim Beri Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19 Masuk SMA/SMK Negeri
Ford Sematkan Fitur Ini di Mobil Polisi untuk Membunuh Virus Corona
Microsoft Mulai Gantikan Tugas Jurnalis dengan Robot
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
5 Jam Pencarian, Pemuda Penjaring Ikan Tenggelam Ditemukan Meninggal Dunia
   

Belasan Warga Gruduk Kejaksaan Lapor Soal PTSL
Mataraman  Kamis, 27-06-2019 | 14:05 wib
Reporter : Achmad Syarwani
Nganjuk pojokpitu.com, Belasan warga di Nganjuk ramai-ramai menggeruduk Kejaksaan Negeri Nganjuk, massa menuntut Kejaksaan Negeri Nganjuk agar serius menangani laporan penyimpangan dana desa tahun 2017 yang belum juga di tangani.

Massa juga melaporkan kasus ptsl dengan tarikan 650 ribu perbidang dari sebanyak 800 orang pemohon, dan hingga saat ini sertifikat belum ada yang selesai.

Dengan tangan terkepal 18 warga dari desa ngepeh kecamatan loceret nganjuk menggeruduk Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kamis (27/6) siang.

Dengan membawa bukti bukti berupa kwitansi, massa mendesak agar Kejaksaan Negeri Nganjuk, segera menuntaskan laporan warga terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh Kades Muhamad Afifudin, Kades Desa Ngepeh, yang dilaporkan tahun 2017. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan kasusnya.

Sukarmin, pelapor, menjelaskan, penyelewengan DD diantaranya berupa proyek bangunan yang diduga tidak sesuao dengan speknya.

Massa juga melaporkan kasus pungli pengurusan sertifikat program PTSL, dimana setiap pemohon ditarik biaya oleh panitia prona senilai Rp 650 ribu perbidang.

Sementara menurut Warsam, salah satu warga mengaku, ia mengajukan pengurusan sertifikat PTSL dan ditarik biaya oleh Woro Wiyono, carik desa sebesar Rp 5 juta lebih untuk delapan bidang. Namun hingga dua tahun lebih sertifikat belum juga jadi.

Warga meminta agar Kejaksaan Negeri Nganjuk, segera menuntaskan laporan warga, sehingga sertifikat cepat jadi. (yos)

Berita Terkait

Bansos Tak Tepat Sasaran, Warga Demo Kantor Kelurahan

Dinilai Ngawur Asal Panggil Saksi, Kantor Kejaksaan Bangil Dilurug Warga

Warga Tetap Protes Kendaraan Berat Mengaspal di Jalan Raya Munggut

Warga Demo Menolak Puskes Sidodadi Dijadikan Tempat Isolasi Virus Covid 19
Berita Terpopuler
5 Jam Pencarian, Pemuda Penjaring Ikan Tenggelam Ditemukan Meninggal Dunia
Peristiwa  11 jam

Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Metropolis  8 jam

Microsoft Mulai Gantikan Tugas Jurnalis dengan Robot
Teknologi  8 jam

Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Detailer Farmasi Menjual Kopi Kelilin...selanjutnya
Life Style  4 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber