Berita Terbaru :
Pemkab Ngawi Belum Berani Buka Lokasi Obyek Wisata
Patroli New Normal, Rapid Tes Didapati 6 Org Reaktif
PGRI Jatim Usulkan KBM Dimulai Januari 2021
Begini Metode Kampanye Yang Akan Diterapkan Dalam Pilkada Serentak
Dinilai Tak Koordinasi, Rapid Test di Lingkungan Masjid Dibubarkan
Bantuan Sosial Tunai Kemensos Tahap Kedua Mulai Dicairkan Hari Ini
Kecelakaan Kerja Tewaskan 3 Orang, Satu Karyawan PT Enero Ditetapkan Tersangka
Hasil Tes Swab Wakil Walikota Surabaya Dipastikan Negatif
Tujuh Hari Dirawat, Tambahan Klaster Jamaah Masjid Meninggal Dunia
Ribuan Paket Sembako Dan APD Disalurkan Ke Ribuan Warga Terdampak Covid-19 di Jatim
Diduga Sumbu Terlalu Pendek, Perangkat Desa Terkapar Terkena Ledakan Petasan
Pemkot Surabaya Pastikan 1 Karyawan PDAM Surabaya Meninggal Terpapar covid 19
Jenazah Korban Ditemukan Dibawah Tumpukan Jerami Kandang Sapi
Terapi Plasma Konvaselen Diklaim Mampu Sembuhkan Pasien Positif Covid 19
New Normal: Cabor Basket dan Sepak Bola Disarankan Jangan Latihan Seperti Biasa
   

IPNU Madiun Anggap Penerapan PPDB Sistem Zonasi Tidak Tepat
Mataraman  Senin, 24-06-2019 | 16:24 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Madiun menyoroti sistem PPDB tingkat SMA, penerapan sistem itu dianggap tidak tepat dilakukan di wilayah Kabupaten Madiun dan perlu dievaluasi oleh pemerintah.

Proses penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi di Kabupaten Madiun dan menyeluruh di seluruh Indonesia dianggap tidak efektif. Meski pemerintah pusat ingin melakukan pemerataan pendidikan, namun hal tersebut menuai banyak sorotan dari berbagai pihak.

Tak hanya dari para orang tua wali murid, sorotan dan tanggapan juga muncul dari sejumlah organisasi, seperti ormas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Madiun yang menilai, sistem zonasi PPDB SMA SMK negeri belum tepat diterapkan di Kabupaten Madiun dan perlu dikaji ulang. Alasannya, di masing - masing sekolah negeri di kota brem memiliki sistem dan SDM tenaga pendidik yang berbeda - beda .

"Salah satu yang menjadi pembeda, yakni ada beberapa SMA SMK negeri di Kabupaten Madiun yang memiliki akses ke perguruan tinggi khusus dan ada yang tidak memiliki akses. Kami berharap pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi aturan sistem zonasi tersebut," kata Miftahul Anwar, Ketua Cabang IPNU Kabupaten Madiun.

Sementara itu, beradasarkan data dari website PPDB Jawa Timur untuk SMA di Kabupaten Madiun, hanya 3 SMA negeri yang telah memenuhi pagu murid.(end)

Berita Terkait

IPNU Madiun Anggap Penerapan PPDB Sistem Zonasi Tidak Tepat
Berita Terpopuler
Perawat RSAL Ramelan Meninggal Akibat Positif Covid 19
Covid-19  9 jam

Jenazah Korban Ditemukan Dibawah Tumpukan Jerami Kandang Sapi
Peristiwa  6 jam

Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Peristiwa  21 jam

Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  23 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber