Berita Terbaru :
PDIP Tunjuk Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur
Polisi Lakukan Penyelidikan Penyebab Ledakan PT Enero
Karena Pegawai Positif, Penutupan Dukcapil Diperpanjang
Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi Terbaring Sakit
Dapat Rekom Partai Hanura, Teno Akan Lakukan Konsolidasi Antar Partai Pengusung
Chamber Of Conference, Hindari Tatap Muka Pegawai Peradilan di Tengah Pandemi Covid 19
Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
33 Tahun Arema, Aremania Rindu Dualisme Berakhir
Pesawat Tempur Tergelincir di Lanud Iswahjudi
Warga Trauma Diserang Kembali, TNI Polri Dibantu Brimob Siaga
Bandar Narkoba Lapas Porong Ditembak Mati
Pelajar SMK Negeri Puspo Ciptakan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Perah dan Kambing Dari Limbah Pertanian
Lapas Over Kapasitas, Pemerintah Bakal Terapkan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba
Keturunan Gipo Kecewa Pemkot Abaikan Langgar Bersejarah
Komisi D Minta Dispendik Kota Surabaya Mengkaji Ulang Sekolah Tatap Muka
   

Keterlambatan Penetapan P-APBD 2018 Jadi Penyebab Silpa
Mataraman  Minggu, 23-06-2019 | 08:15 wib
Reporter : Tova Pradana
Pemerintah Kabupaten Madiun tengah mengorek penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 172 milyar. Foto: Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Pemerintah Kabupaten menerangkan penyebab banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2018 yang tidak terserap. Anggaran mencapai Rp 172 milyar tersebut dipicu keterlambatan penetapan perubahan APBD Kabupaten Madiun tahun lalu .

Langkah Pemkab Madiu ini lantaran menjadi sorotan para wakil rakyat di DPRD setempat. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rori Pirambodo,  keterlambatan penetapan perubahan APBD (P-APBD) 2018  menjadi pemicu utama .

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (opd) lambat menyerap anggaran, lantaran tempo pelaksanaan sangat singkat sejak regulasi ditetapkan. Karena pengaruh masa transisi setelah Pilkada (pemilihan kepala daerah) hingga pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) juga mundur .

Rori tidak memerinci OPD mana yang terbanyak belum menyerap anggaran hingga tutup tahun.  Nilai paket pekerjaan yang akhirnya kembali masuk ke kas daerah (Kasda) diklaim tidak terlalu besar. "Mayoritas merupakan program-program pemberdayaan,  dan bukan pembangunan infrastruktur," kata Rori. (pul)





Berita Terkait

Gagal Lelang, Rp 7,7 Miliar DAK Jadi Silpa

Silpa Rp 1,2 Triliun, Walikota : Silpa Digunakan Untuk Pembebasan Tanah

Keterlambatan Penetapan P-APBD 2018 Jadi Penyebab Silpa

12 Kegiatan OPD Gagal Terlaksana, Biang Silpa Tinggi
Berita Terpopuler
Chamber Of Conference, Hindari Tatap Muka Pegawai Peradilan di Tengah Pandemi Co...selanjutnya
Hukum  2 jam

Pesawat Tempur Tergelincir di Lanud Iswahjudi
Peristiwa  3 jam

Historis SBY, Demokrat Prioritaskan Kemenangan di Pacitan
Pilkada  13 jam

PDI Perjuangan Lawan Incumbent Ipong Muchlissoni
Pilkada  10 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber