Berita Terbaru :
PKB dan PDIP Akan Koalisi Dalam Pilkada Lamongan 2020
Dolar Loyo, Harga Emas Antam Naik Lagi
Jika Pimpinan Manfaatkan Anak Buahnya
Resiko Penularan Lewat Aerosol, WHO Peringatkan Tunda ke Dokter Gigi
Klaster Rumah Makan, Tiga Karyawan Positif Covid-19
Panas, PDIP Beri Sinyal Ganggu Dominasi Mahfud Arifin di Surabaya
Bursa Transfer: Gelandang Chelsea ke Milan, Juventus Jual Dybala
3 Laptop Terbaru Acer Menarget Konsumen Modern
Masker Batik Merah Putih Kemerdekaan Banyak Diburu Warga
KASBI Kecam PHK Secara Sepihak Terhadap Karyawan BUMN
Sadas, Handsanitizer Berbahan Alami Tanaman Adas
Ada Dua Pilihan Yang Meragukan, Saya Pilih Mana
Begini Pembelajaran Tatap Muka di SMKN 6 Surabaya
Jelang Pilbup, Seluruh Ketua Parpol Melakukan Deklarasi Damai
Berburu Sinyal Wifi, Para Siswa Ini Belajar di Pos Ronda
   

DPRD Kabupaten Madiun Pertanyakan LKPJ Bupati Soal Silpa membengkak
Mataraman  Selasa, 18-06-2019 | 16:31 wib
Reporter : Tova Pradana
Rapat paripurna pandangan umum fraksi, mempertanyakan penyebab membengkaknya Silpa APBD tahun 2018.
Madiun pojokpitu.com, Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 Kabupaten Madiun yang mencapai angka ratusan milyar menjadi sorotan para wakil rakyat.

Dalam pembacanaan nota keuangan Bupati Madiun, terkait LKPJ realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 menyisakan silpa senilai Rp 172 milyar. Angka ini menjadi bahan pertanyaan kalangan wakil rakyat.

Fraksi PKB, Fraksi Karya Pembangunan  Sejahtera, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra mengajukan saran, tanggapan dan pertanyaan menyinggung besarnya Silpa Kabupaten Madiun. Mempertanyakan faktor penyebab tinggi Silpa hingga akhirnya uang negara kembali pada kas dan tidak terserap.

Sarwo Edi perwakilan Fraksi PDIP juga mempertanyakan sumber tercapainya pendapatan daerah. Sebagai bentuk fungsi legislatif dalam pengawasan roda pemerintahan di Kabupaten Madiun, jajaran DPRD Kabupaten Madiun terus melototi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Timur. "Fungsi DPRD selain sebagai fungsi kontroling juga sebagai pengawas birokrasi di pemerintahan Kabupaten Madiun," kata Sarwo Edi. (pul)

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Madiun Pertanyakan LKPJ Bupati Soal Silpa membengkak

Pansus LKPJ DPRD Trenggalek Temukan Banyak Kekurangan Terhadap Laporan Hasil Pembahasan

Inilah Catatan DPRD Ponorogo Kepada Bupati Ipong

Waah.. Ketahuan ! LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Ini Copy Paste Tahun Sebelumnya
Berita Terpopuler
Jika Pimpinan Manfaatkan Anak Buahnya
Konsultasi Psikologi  57 menit

Berburu Sinyal Wifi, Para Siswa Ini Belajar di Pos Ronda
Pendidikan  12 jam

Ada Dua Pilihan Yang Meragukan, Saya Pilih Mana
Konsultasi Psikologi  9 jam

Masker Batik Merah Putih Kemerdekaan Banyak Diburu Warga
Life Style  6 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Awal September Subsidi Gaji Dari Pemerintah Cair 1,2 Juta
Jatim Awan

Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber