Berita Terbaru :
PGRI Jatim Usulkan KBM Dimulai Januari 2021
Begini Metode Kampanye Yang Akan Diterapkan Dalam Pilkada Serentak
Dinilai Tak Koordinasi, Rapid Test di Lingkungan Masjid Dibubarkan
Bantuan Sosial Tunai Kemensos Tahap Kedua Mulai Dicairkan Hari Ini
Kecelakaan Kerja Tewaskan 3 Orang, Satu Karyawan PT Enero Ditetapkan Tersangka
Hasil Tes Swab Wakil Walikota Surabaya Dipastikan Negatif
Tujuh Hari Dirawat, Tambahan Klaster Jamaah Masjid Meninggal Dunia
Ribuan Paket Sembako Dan APD Disalurkan Ke Ribuan Warga Terdampak Covid-19 di Jatim
Diduga Sumbu Terlalu Pendek, Perangkat Desa Terkapar Terkena Ledakan Petasan
Pemkot Surabaya Pastikan 1 Karyawan PDAM Surabaya Meninggal Terpapar covid 19
Jenazah Korban Ditemukan Dibawah Tumpukan Jerami Kandang Sapi
Terapi Plasma Konvaselen Diklaim Mampu Sembuhkan Pasien Positif Covid 19
New Normal: Cabor Basket dan Sepak Bola Disarankan Jangan Latihan Seperti Biasa
9 Hari, 8 Ribu Warga Dirapid Test, 1300 Orang Reaktif
Terealisasi 12 M, Pemkab Madiun Refocussing Anggaran Ratusan Milyar
   

Mahfud MD Menilai Tim Kuasa Hukum 02 Cukup Cerdik
Pilkada  Senin, 17-06-2019 | 06:20 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ikut mengomentari sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6). Dia berkomentar lewat akun Twitternya.

Mahfud mengapresiasai jalannya sidang yang menurut dia berjalan dengan baik. "Sidang berlangsung seperti biasa, tidak tegang, dan tidak ada kejutan," terangnya.

Salah satu sebabnya, pemohon principal dalam hal ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang dikomandani BW. Beda dengan 2014 di mana Prabowo hadir memberi pengantar.

Menurut Mahfud, hal menarik dari sidang kemarin adalah fakta bahwa hampir semua permohonan yang disampaikan mengarah pada persoalan kualitatif.

Dalam hal ini, tim 02 fokus pada kecurangan pemilu. "Adu data C1 yang dulu dijanjikan kini tidak lagi ada," katanya.

Mahfud menilai tim hukum 02 cukup cerdik dengan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan.

Para kuasa hukum mengutip sejumlah pakar, termasuk ketua tim kuasa hukum 01 Yusril Ihza Mahendra, hakim MK Saldi Isra dan Mahfud MD yang pernah mengatakan bahwa MK berwenang memeriksa kecurangan dalam proses pemilu.

MK, lanjut dia, memang berwenang berwenang memeriksa kualitas proses dan kecurangan dalam pemilu. Itu adalah bagian dari hukum peradilan yang berlaku di Indonesia saat ini.

"Yang harus kita tunggu adalah bagaimana membuktikan curang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) itu,"  tuturnya.

Termohon dan pihak terkait juga akan membuktikan bahwa kecurangan yang mungkin ada tidak TSM. Juga tidak signifikan dengan selisih suara atau tidak terkait dnegan hukum pemilu.

Saat dihubungi Jumat sore, Mahfud hanya memberi tambahan singkat. "Kecurangan itu nanti perbedaan suaranya bukan eksak," jelasnya.

Misalnya satu daerah dianggap terjadi kecurangan, tidak bisa dihitung secara eksak. Berbeda dengan adu data menggunakan formulir yang memang bisa dihitung. (byu/git/end)

Berita Terkait

Mahfud MD Menilai Tim Kuasa Hukum 02 Cukup Cerdik

Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Berita Terpopuler
Perawat RSAL Ramelan Meninggal Akibat Positif Covid 19
Covid-19  7 jam

Jenazah Korban Ditemukan Dibawah Tumpukan Jerami Kandang Sapi
Peristiwa  4 jam

Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Peristiwa  19 jam

Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  21 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber