Berita Terbaru :
Gelombang Pasang Terjang Pemukiman, Lima Rumah Rusak
Kematian Bocah di Irigasi Membuat Orang Tua Shock
Berkat Minum Ramuan Probiotik, 41 Pasien Covid-19 Sembuh
Ternyata Satu Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Penemuan Mayat di Sungai Krapyak Gegerkan Warga Pilangkenceng
Polda dan Bonek Siap Hijaukan Surabaya Dari Covid 19
Hidup Sengsara, Janda Tua Ini Hanya Makan Daun Talas
Hasil Tes Reaktif, 3 Pengunjung Cafe Dikirim ke Rumah Karantina
Pemprov Jatim Siapkan Rp 5 Milyar Untuk Support Desa Wisata
Ditabrak Minubus, Mobil Fortuner Terjun Ke Sungai
Dua Pengendara Motor Tewas Disruduk Truk
Tutup Selama Pandemi Covid, Pemilik Usaha Water Park Ngawi Rugi Ratusan Juta
Tim Gugus Tugas Tinjau Persiapan Kampus Tangguh
30 Persen Pagu PPDB Tingkat SMP di Bangkalan Masih Kosong
Demi Efisiensi Pembelajaran, 83 SD Diregroup
   

Inspektorat Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan Penggunaan DD ADD
Peristiwa  Rabu, 12-06-2019 | 15:47 wib
Reporter : Khaerul Anwar
Malang pojokpitu.com, Penggunaan dana desa maupun anggaran dana desa yang besar ditingkat desa, sering kali menuai masalah. Terbukti banyak pengaduan masyarakat bahwa perangkat desanya melakukan penyalahgunaan ADD dan DD.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut, inspektorat menggandeng tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan  desa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menggelar sosialisasi penggunaan ADD dan DD di Kecamatan Dampit.

Dalam acara sosialisasi tersebut, menghadirkan kepala desa maupun Pj kepala desa, sekertaris desa maupun bendahara desa wilayah Dampit. Untuk penerimaan DD dan ADD, sebanyak 11 desa di Kecamatan Dampit harus diawasi penggunaannya.

Menurut Menurut Moch Sonhadji, Inspektorat Kabupaten Malang, pihaknya sengaja menggandeng Kejari Kabupaten Malang untuk memberikan pemahaman penggunaan dana untuk pembangunan desa secara benar.

"Beberapa kepala desa sudah terjerat kasus korupsi atas penggunaan dana, maka untuk mencegah pelaku lebih banyak, kami perlu melakukan sosialisasi dari tim TP4D," kata Moch Sonhadji.

Rata-rata, kesalahan para Kades ini tergiur penggunaan dana dan berupaya untuk mark up pengeluaran. Maka Tim TP4D juga memberikan pemahaman kesalahan dalam pemakaian dana tersebut.

"Saat ini sudah 3 kepala desa yang terjerat kasus hukum dengan menyalahgunakan DD maupun ADD untuk kepentingan pribadi, dan bukan dipergunakan untuk masyarakat, serta kasusnya ditangani Kejari Kabupaten Malang," tambah Moch Sonhadji. (pul)



Berita Terkait

Inspektorat Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan Penggunaan DD ADD
Berita Terpopuler
Hidup Sengsara, Janda Tua Ini Hanya Makan Daun Talas
Sosok  2 jam

Penemuan Mayat di Sungai Krapyak Gegerkan Warga Pilangkenceng
Peristiwa  1 jam

Karyawan Sier Antisipasi Gempa Jepara Susulan
Metropolis  13 jam

Demi Efisiensi Pembelajaran, 83 SD Diregroup
Pendidikan  7 jam



Cuplikan Berita
Tiga Pedagang Reaktif, Pasar Kunir Ditutup
Pojok Pitu

Tolak Tracing, Warga Usir Petugas Medis Covid-19
Pojok Pitu

Budidaya Bonsai Kelapa Mulai Digemari di Mojokerto
Jatim Awan

Evakuasi Jasad Pendaki Lawu, Lewat Jawa Tengah
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber