Berita Terbaru :
Seorang Bayi Ditemukan Tewas Dengan Kondisi Masih Terbungkus Ari-Ari
Satu Keluarga di Ponorogo Terpapar Covid 19
Tiga Reaktif dan Satu Positif Covid 19 Gedung Dewan Ditutup Total
86 Santri Gontor Kampus 2 Dinyatakan Sembuh dari Covid 19
Dua Ratusan ASN Terlambat Masuk Kerja, Diberi Sanksi Khusus Oleh Bupati
Sejumlah Peserta Test Protes Pelantikan Perangkat Desa
Pastikan Beras BPNT Layak Konsumsi Sebelum Didistribusikan
Tambahan 9, Total 120 Pasien Covid-19 Sembuh
Dijemput Mobil, Anak-Anak Belajar di Kantor Kecamatan
Ribuan Santri Dan Buruh Demo Tolak RUU HIP
Dilaporkan Warga, Polusi PT Berdikari Jaya Bersama (BJB) Ternyata Hasil 3 Laboratorium Masih Ambang Batas
Seribu Bendera Dikibarkan Serentak Warga Desa Mulyorejo
Anak Sangat Usil, Perlukah Ada Reward dan Punishment ?
Kasus Pembunuhan Istri Ternyata Bermotif Ekonomi dan Asmara
Petani pasuruan ini Sulap Kebunnya Jadi Wisata Petik Apel
   

Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Politik  Selasa, 11-06-2019 | 01:09 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com, Mahkamah Konstitusi (MK) punya batasan waktu untuk menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019. Tercatat, MK memiliki batas waktu 14 hari untuk menyelesaikan sidang sengketa Pilpres 2019.

Sebagai informasi, sidang PHPU untuk Pilpres 2019 di MK dimulai, Jumat (14/4) besok. Dengan batasan waktu, maka sidang sengketa Pilpres 2019 berakhir pada Jumat (28/6).

"Sebab, sidangnya memerlukan waktu yang sangat singkat, ya. Kan, 14 hari harus sudah selesai," kata Ketua MK Anwar Usman ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Mengacu batasan waktu itu, MK memfokuskan sidang PHPU untuk Pilpres 2019. Meski di sisi lain, MK juga menerima sidang PHPU untuk Pileg 2019. "Betul (mendahulukan Pilpres 2019), kalau Pileg, nanti," ucap dia.

Selain itu, MK juga memastikan seluruh hakim yang akan memimpin sidang PHPU untuk Pilpres 2019, dalam kondisi fit. Dengan begitu, batas waktu 14 hari sidang PHPU untuk Pilpres 2019, tidak akan terganggu.

"Jadi, kami harus segar bugar. Kalau persiapan khusus, terkait hal-hal yang regulasi dan sebagainya, sudah siap," ucap dia.

Sebelumnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak hasil perolehan suara Pilpres 2019. Pasangan calon nomor urut 02 itu resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam.

"Kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan menyerahkan secara resmi. Dilengkapi dengan daftar alat bukti," ungkap ketua tim pengacara Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto saat menyerahkan dokumen gugatan pendaftaran ke MK, Jumat.(mg10/jpnn/end)
 



Berita Terkait

Mahfud MD Menilai Tim Kuasa Hukum 02 Cukup Cerdik

Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Berita Terpopuler
Kasus Pembunuhan Istri Ternyata Bermotif Ekonomi dan Asmara
Peristiwa  4 jam

Nadim Perbolehkan Dana BOS Untuk Beli Kuota Internet
Pendidikan  5 jam

Anak Sangat Usil, Perlukah Ada Reward dan Punishment ?
Konsultasi Psikologi  3 jam

Dijemput Mobil, Anak-Anak Belajar di Kantor Kecamatan
Peristiwa  2 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Jual Beli Tebu Diluar Pabrik Meresahkan PG Lestari
Jatim Awan

Dampak Pandemi, 68 Ribu Warga Bojonegoro dan Tuban Menunggak Iuran BPJS
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber