Berita Terbaru :
Duh, Remaja Cantik Gantung Diri di Pintu Rumahnya
Begini Persiapan New Normal Pendidikan di Kabupaten Kediri
Pamakaman Pasien PDP Corona di Lereng Bukit Bentar
Buka Tutup, Al Akbar Surabaya Kembali Gelar Sholat Jumat
Ichsan Asal Tuban Bunuh Diri Dengan Cara Potong Alat Kelamin
Ratusan Orang Ikut Rapid Tes di GOR Sidoarjo
5 Orang Kontak Erat Dengan Sekeluarga Meninggal Dunia Telah Dikarantina
Rapid Test Massal, 52 Warga Reaktif Langsung Dibawa ke Hotel
Gema Sholawat Iringi Kepulangan Pasien Covid-19 Sembuh
Dimasa Pandemi Covid 19 Jumlah Laka Turun Drastis
Pengantin Bahagia Meski Harus Menikah di Posko Covid 19
Polisi Pastikan Istri Meninggal Karena Dibunuh Suami
Saling Ejek, Dua Kakek Terlibat Duel, Satu Tewas Dibacok
Menuju New Normal , 12 Pasien Covid-19 Sembuh
DPRD Soroti Dana Covid Rp 192 M dan Gedung Karantina Rp 1 M yang Mangkrak Disorot DPRD
   

Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Politik  Selasa, 11-06-2019 | 01:09 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com, Mahkamah Konstitusi (MK) punya batasan waktu untuk menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019. Tercatat, MK memiliki batas waktu 14 hari untuk menyelesaikan sidang sengketa Pilpres 2019.

Sebagai informasi, sidang PHPU untuk Pilpres 2019 di MK dimulai, Jumat (14/4) besok. Dengan batasan waktu, maka sidang sengketa Pilpres 2019 berakhir pada Jumat (28/6).

"Sebab, sidangnya memerlukan waktu yang sangat singkat, ya. Kan, 14 hari harus sudah selesai," kata Ketua MK Anwar Usman ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Mengacu batasan waktu itu, MK memfokuskan sidang PHPU untuk Pilpres 2019. Meski di sisi lain, MK juga menerima sidang PHPU untuk Pileg 2019. "Betul (mendahulukan Pilpres 2019), kalau Pileg, nanti," ucap dia.

Selain itu, MK juga memastikan seluruh hakim yang akan memimpin sidang PHPU untuk Pilpres 2019, dalam kondisi fit. Dengan begitu, batas waktu 14 hari sidang PHPU untuk Pilpres 2019, tidak akan terganggu.

"Jadi, kami harus segar bugar. Kalau persiapan khusus, terkait hal-hal yang regulasi dan sebagainya, sudah siap," ucap dia.

Sebelumnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak hasil perolehan suara Pilpres 2019. Pasangan calon nomor urut 02 itu resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam.

"Kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan menyerahkan secara resmi. Dilengkapi dengan daftar alat bukti," ungkap ketua tim pengacara Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto saat menyerahkan dokumen gugatan pendaftaran ke MK, Jumat.(mg10/jpnn/end)
 



Berita Terkait

Mahfud MD Menilai Tim Kuasa Hukum 02 Cukup Cerdik

Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Berita Terpopuler
Cegah Klaster Baru, Ribuan Nelayan dan ABK Jalani Rapid Tes
Peristiwa  7 jam

Belajar di Rumah Hingga Batas Waktu Tak Tertentu
Pendidikan  17 jam

Sedikitnya 3 Wisata Kota Batu Akan Dibuka
Mlaku - Mlaku  20 jam

Dana Untuk RW Diminta Sekdes, Puluhan Pemuda Semalam Luruk Kantor Desa
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber