Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Pilkada 

Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Surabaya Disidang DKPP
Jum'at, 24-05-2019 | 17:16 wib
Oleh : Ainul Khilmiah
Surabaya pojokpitu.com, Bawaslu Kota Surabaya pagi tadi menjalani sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas laporan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan dugaan melanggar kode etik sebagai petugas Bawaslu. Beberapa diantaranya terkait rekomendasi penghitungan suara ulang di banyak TPS di Kota Surabaya, dan indikasi adanya upaya untuk memenangkan salah satu calon legislatif.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP pagi tadi menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya atas laporan DPC PDI Perjuangan. Dalam sidang yang digelar di KPU Jawa Timur tersebut, menghadirkan pengadu, yakni Anas Karno yang mewakili Wisnu Sakti Buana, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dan teradu yakni kelima petugas Bawaslu Kota Surabaya, di antaranya Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliya, Usman, Agil Akbar, serta Hidayat.

Dalam sidang tersebut, Bawaslu Kota Surabaya, dilaporkan atas tuduhan pelanggaran kode etik sebagai Bawaslu, dalam 6 poin pokok pengaduan. Secara garis besar, pokok pengaduan tersebut yakni terkait rekomendasi penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya, yang diterbitkan Bawaslu saat proses rekapitulasi masih berlangsung di seluruh PPK Kota Surabaya, dan belum selesai rekapitulasi secara keseluruhan. Sehingga dicurigai ada kepentingan yang bertentangan dengan kewenangan prosedural yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Selain itu, Hadi Margo Sambodo dan Agil Akbar juga dituding tidak netral, dan berkepentingan memenangkan salah satu caleg. Dalam hal ini pengadu didasarkan bukti hasil screenshot grup whatsapp yang menunjukkan Hadi Margo dan Agil Akbar mengkonsolidasikan Panwascam Lakarsantri untuk mengumpulkan relawan dan memenangkan caleg FU dalam pileg 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, tak banyak berkomentar dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DKPP. Namun pihaknya mengklaim, dalam mengeluarkan rekomendasi, pihaknya sudah sesuai prosedur yang ada.

Sementara itu, baik pengadu maupun teradu diberi waktu 5 hari untuk menyusun kesimpulan dari jalannya sidang. Harjono, Ketua DKPP menyatakan, sidang ini masih belum bisa diputuskan hingga nantinya dilakukan sidang pleno di Jakarta.

Pihaknya menambahkan, jika memang terbukti melanggar, maka petugas Bawaslu Kota Surabaya terancam diberhentikan.

Selain itu, jalannya sidang Bawaslu Kota Surabaya yang digelar di KPU Jawa Timur ini pun mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.(end)

Berita Terkait


Mantan Ketua Panswaskab dan Dua Rekannya Masuk Bui

Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu, 5 Anggota PPK Dipecat

Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Surabaya Disidang DKPP

Kumpulkan Data Pelanggaran, Apnas Himbau Masyarakat Tidak Terpengaruh Quick Count


Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu, 5 Anggota PPK Dipecat

Warga Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pembukaan Segel Kotak Suara

Sidak Redriying, Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Temukan Banyak Pelanggaran

Temuan Pelanggaran Pemilu, KPU situbondo Gelar Pemungutan Suara Ulang di Tiga TPS

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber