Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Hukum 

Selama 10 hari ini, para pejabat akan diperiksa secara bergantian oleh BPKP Jawa Timur di Polres Ngawi. Polisi menduga kerugian negara, mencapai lebih Rp 1 milyar. Foto Herpin Pranoto
BPKP Jatim Periksa Pejabat Pemkab Ngawi Terkait Dugaan Korupsi
Rabu, 08-05-2019 | 15:30 wib
Oleh : Herpin Pranoto
Berita Video : BPKP Jatim Periksa Pejabat Pemkab Ngawi Terkait Dugaan Korupsi
Ngawi pojokpitu.com, Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Jawa Timur, melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Ngawi. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pemindahan SMPN 1 Mantingan.

Kepolisian Resort Ngawi, menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, untuk pemindahan SMPN 1 Mantingan sejak tahun lalu. Kali ini, Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Jawa Timur, datang untuk melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat, sekaligus audit kerugian negara.

Menurut AKP Muh Indra Nadjib, Kasatreskrim Polres Ngawi, para pejabat dan warga diperiksa BPKP Jawa Timur di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Ngawi, dengan status sebagai saksi. Mereka akan diperiksa secara bergantian, hingga 10 hari ke depan untuk menentukan jumlah kerugian negara.

"Pengadaan lahan seluas 1 hektar tersebut,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, untuk pemindahan SMPN 1 Mantingan, yang tanahnya diminta kembali oleh Pondok Pesantren Gontor Putri," kata AKP Muh Indra Nadjib.

Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Ngawi, diduga kerugian negara mencapai lebih Rp 1 milyar, dari harga pembelian lebih  Rp 2 milyar. "Setelah hasil pemeriksaan BPKP Jawa Timur keluar, kami segera menetapkan status, yang kemungkinan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, dan orang dari luar birokrasi," tambah AKP Muh Indra Nadjib.

Kasus dugaan korupsi tersebut, tak hanya membuat citra dunia pendidikan di Kabupaten Ngawi tercoreng. Namun juga membuat para pelajar, guru dan wali murid dari SMPN 1 Mantingan menderita. Untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, Polres Ngawi menjamin, tidak akan ada SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus ini. (pul)

Berita Terkait


Kepala Dinas Pendidikan Ngawi Diperiksa BPKP Jatim

BPKP Jatim Periksa Pejabat Pemkab Ngawi Terkait Dugaan Korupsi


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber