Berita Terbaru :
Takmir Masjid Kena Tipu Sales Cat Tembok Palsu
Berduaan di Dalam Kamar Kos, Dua Pasangan Bukan Suami Isteri Terjaring Satpol PP
Nadiem Beri Pernyataan Soal Pembukaan Sekolah di Zona Kuning
Kejati Jatim Bidik Penyelewengan Anggaran DD di Lamongan
Diberi Donatur HP, Akhirnya Wahyu Bisa Belajar Daring
Alat Cuci Tangan Dengan Sensor Infrared
Siswa Pegunugan Dapat Wifi Gratis Untuk Pelajaran
Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di Kabupaten Madiun Dikonsep Minimalis
Pemkab Ngawi Siapkan Bantuan Rp 500 Ribu Hingga Rp 1 Juta Untuk Pelaku Usaha
Berawal Ketangkap Mencuri Ponsel Disebuah Salon, Ternyata Pelaku Juga Seorang Curanmor
Bebas Asimilasi, Bandar Narkoba Kembali Edarkan Sabu
Pandemi, Penjual Bendera Asal Bangkalan Takut Jualan Keluar Kota
Saat Pandemi Corona Permintaan Bendera Turun Drastis
Bupati Sangat Dukung Pengembangan Paralayang di Blego Parang
   

Pungli PTSL, BPN Nganjuk Dituntut Bertanggungjawab
Mataraman  Senin, 06-05-2019 | 13:00 wib
Reporter : Achmad Syarwani
Nganjuk pojokpitu.com, Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat di Nganjuk, meminta BPN harus bertanggung jawab atas pungli tarikan program PTSL yang melambung hingga jutaan rupiah. Sebab BPN dinilai gagal dalam melakukan sosialisasi, dan tim ajudikasi satuan tugas PTSL dari BPN tidak bekerja maksimal.

Menurut Gundik Sintara, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Penelitian Hukum Dan Pemerintahan, BPN Nganjuk harus bertangungjawab atas maraknya Pungli proses pembuatan sertifikat PTSL yang mencapai Rp 1 juta lebih. Sebab BPN dalam proses program negara PTSL tersebut, BPN membentuk tim ajudkasi dan satuan tugas. Tim ini bertanggung jawab memberikan sosialisasi tentang biaya PTSL, serta melakukan pengawasan yang melekat pada panitia PTSL.

"Tim BPN kami nilai gagal dan tidak bekerja secara maksimal, hingga muncul Pungli, bahkan ditengarai aliran dana Pungli yang masuk ke oknum. Atas kejadian ini, jika ada kelebihan pembayaran PTSL, harus dikembalikan kepada pemohon," kata Gundik Sintara.

Sementara itu Edison Kepala BPN Nganjuk mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait Pungli tersebut. Pihaknya menegaskan tidak boleh memungut biaya PTSL diluar ketentuan. "Kami akan menindak tegas jika ada oknum BPN yang terlibat dan menikmati uang pungli tersebut," kata Edison.

Sebelumnya, program PTSL dengan ketentuan SKB 3 menteri hanya membolehkan menarik uang proses pembuatan sertfikat sebesar Rp 150 ribu. Namun di Nganjuk ribuan pemohon sertifikat ditarik biaya sebesar Rp 700 ribu hingga jutaan rupiah. (pul)

Berita Terkait

Polisi Tangkap 3 Pelaku Pungli Di Pasar, Satu Orang Ternyata ASN

Aksi Pungli Biaya Pemakaman PDP Corona RSUD Kota Mojokerto Viral di media Sosial

Kepsek Mengaku Tak Menahan Raport Siswa

Ratusan Sopir Self Loader Protes Pungli Pengawalan
Berita Terpopuler
Bebas Asimilasi, Bandar Narkoba Kembali Edarkan Sabu
Peristiwa  8 jam

Bupati Sangat Dukung Pengembangan Paralayang di Blego Parang
Politik  11 jam

Pandemi, Penjual Bendera Asal Bangkalan Takut Jualan Keluar Kota
Ekonomi Dan Bisnis  9 jam

Saat Pandemi Corona Permintaan Bendera Turun Drastis
Ekonomi Dan Bisnis  10 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber