Berita Terbaru :
Dampak Corona, Orderan Grab Car Sepi
Kampung Siaga Corona, Warga Tanam Tanaman Obat Keluarga
Bumerang Buatan Atlet Lokal Dikenal Mancanegara
Longsor Jalur Pacitan Ponorogo, Material Tutup Seluruh Badan Jalan
Akses Jalan Jompo Secara Resmi Mulai Dibuka Kembali
Diduga Pasien Posotif Covid-19 Berkeliaran, Pasar Tradisional Lockdown
Jumlah PDP dan ODP Naik dan Positif Tetap 10 Orang
Sidak Diatas Kapal, Polisi Temukan Ratusan Penumpang Tidur Berdekatan
Pemerintah Beri Diskon Listrik 450 VA Dan 900 VA
Pengendara Motor Tercebur Ke Sungai, Evakuasi Sangat Dramatis
Takut Corona Mewabah, Warga Slambur Karantina Wilayah
Jokowi Putuskan Pembatasan Skala Besar dan Darurat Kesehatan
Per Hari Ini Jumlah Pasien Positif Corona 1.528, Tersebar di 32 Provinsi
Alat Rapid Test Baru Didistribusikan di Puskesmas Hari Ini
Wakil Bupati Sidoarjo Datangi Massa Terkait Penolakan Ruang Isolasi
   

Pungli PTSL, BPN Nganjuk Dituntut Bertanggungjawab
Mataraman  Senin, 06-05-2019 | 13:00 wib
Reporter : Achmad Syarwani
Nganjuk pojokpitu.com, Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat di Nganjuk, meminta BPN harus bertanggung jawab atas pungli tarikan program PTSL yang melambung hingga jutaan rupiah. Sebab BPN dinilai gagal dalam melakukan sosialisasi, dan tim ajudikasi satuan tugas PTSL dari BPN tidak bekerja maksimal.

Menurut Gundik Sintara, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Penelitian Hukum Dan Pemerintahan, BPN Nganjuk harus bertangungjawab atas maraknya Pungli proses pembuatan sertifikat PTSL yang mencapai Rp 1 juta lebih. Sebab BPN dalam proses program negara PTSL tersebut, BPN membentuk tim ajudkasi dan satuan tugas. Tim ini bertanggung jawab memberikan sosialisasi tentang biaya PTSL, serta melakukan pengawasan yang melekat pada panitia PTSL.

"Tim BPN kami nilai gagal dan tidak bekerja secara maksimal, hingga muncul Pungli, bahkan ditengarai aliran dana Pungli yang masuk ke oknum. Atas kejadian ini, jika ada kelebihan pembayaran PTSL, harus dikembalikan kepada pemohon," kata Gundik Sintara.

Sementara itu Edison Kepala BPN Nganjuk mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait Pungli tersebut. Pihaknya menegaskan tidak boleh memungut biaya PTSL diluar ketentuan. "Kami akan menindak tegas jika ada oknum BPN yang terlibat dan menikmati uang pungli tersebut," kata Edison.

Sebelumnya, program PTSL dengan ketentuan SKB 3 menteri hanya membolehkan menarik uang proses pembuatan sertfikat sebesar Rp 150 ribu. Namun di Nganjuk ribuan pemohon sertifikat ditarik biaya sebesar Rp 700 ribu hingga jutaan rupiah. (pul)

Berita Terkait

Kepsek Mengaku Tak Menahan Raport Siswa

Ratusan Sopir Self Loader Protes Pungli Pengawalan

Pelimpahan Tahap 2, Kades Kranggan Dijebloskan ke Bui

Diduga Pungli Prona, Warga Sumber Malang Dumas ke Kejaksaan
Berita Terpopuler
Tidak Punya Ongkos, Satu Keluarga Asal Madura Dari Daerah Endemis Dapat Tiket Gr...selanjutnya
Peristiwa  5 jam

Dalam 2 Hari Sebanyak 125 ODR Dalam 1 Desa
Peristiwa  8 jam

Christina Sembuh Dari Corona, Resepnya Tidak Panik dan Terus Ikut Tahapan Pengo...selanjutnya
Sosok  10 jam

Gelar Tayub dan Reog Hajatan Sunatan Dibubarkan Muspika
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Viral, Wakil Bupati Sidoarjo Ikut Memakamkan Pasien Positif Corona
Pojok Pitu

Seorang Dokter Sidoarjo Tertular Virus Covid 19, Satu Perawat PDP
Pojok Pitu

Gubernur Jatim Takziah ke Kediaman Ibunda Presiden Jokowi
Jatim Awan

Santri di Jombang Gelar Sholat Ghoib Ibunda Presiden
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber